KEJAKSAN – Capaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kota Cirebon ditargetkan mencapai 100 persen tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan…
KEJAKSAN – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) suatu daerah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Termasuk juga para Anggota DPRD. Seperti halnya di Kota Cirebon,…
KEJAKSAN – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi poin penting baik ASN maupun Anggota DPRD di Kota Cirebon. Termasuk para ASN dan Anggota DPRD…
KEJAKSAN – Sedikitnya 97,18 persen pejabat Eselon II di lingkungan Pemda Kota Cirebon telah menyelesaikan e+LKHPN milik mereka. Sisanya, segera diselesaikan dalam waktu dekat. Atas…
KEJAKSAN – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 31 Maret ini. Salah satunya Aparatur Sipil Negara…
KEJAKSAN – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat negara wajib untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pelaporan LHKPN bagi Anggota DPRD…
KEJAKSAN – Meskipun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Anggota DPRD Kota Cirebon baru 2 Anggota yang melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ketua…
KEJAKSAN – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para Anggota DPRD Kota Cirebon Periode 2014 – 2019, hingga akhir masa jabatan masih belum maksimal dalam…
KEJAKSAN – Sosialisasi berkenaan dengan peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 dan bimbingan teknis tata cara pelaporan LHKPN secara elektronik serta sosialisasi pengendalian Gratifikasi digelar…