Berat Penuhi Target PAD dari BKD, Dirut Perumda Farmasi: Sementara Sesuai Kemampuan Kami Saja

KEJAKSAN – Perusahaan Daerah Kota Cirebon masih menjadi sorotan semua pihak. Pasalnya, kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal.

Salah satunya, Perumda Farmasi Kota Cirebon. Meski mengalami peningkatan jumlah setoran PAD ke kas daerah, namun masih belum bisa mencapai target yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Hal tersebut tak lepas dari kondisi real yang ada di internal perusahaan serta kondisi bisnis yang dijalani oleh Perumda Farmasi saat ini.

Demikian dikatakan oleh Direktur Utama Perumda Farmasi Kota Cirebon, Agung Prabowo saat diwawancarai Cirebonpos di Kantornya, Kamis (30/1).

“Kondisi real yang ada tidak bisa memenuhi target PAD yang ditentukan oleh BKD,” kata Agung.

Agung mengungkapkan, bahwa pihaknya terus menghitung anggaran secara real baik sektor pemasukan, pembiayaan, dan keuntungan sehingga akan diketahui setoran untuk PAD berapa.

“Mendongkraknya sangat berat kalau memenuhi target BKD. Jadi, memang sesuai kemampuan kami saja,” ungkapnya.

Masih kata Agung, kondisi real yang ada sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 ada sedikit peningkatan dimana Tahun 2016 disetorkan sebesar Rp10 juta, Tahun 2017  disetorkan sebesar Rp16 juta dan Tahun 2018 disetorkan sebesar Rp26 juta sekian.

“Tahun 2019 disetorkan Rp28 juta, ada kenaikan sehingga tetap berkontribusi ke PAD,” jelasnya.

Agung menyebutkan, bahwa Perumda Farmasi telah selesai mengurus setifikat tanah dan bangunan menjadi milik Pemerintah Kota Cirebon.

“Harapannya, Pemkot memberikan penyertaan modal berupa tanah. Kesiapan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam distribusi obat memang belum.  Harus ada banyak yang harus dibenahi,” paparnya.

Kemudian, lanjut Agung, saat ini yang diusulkan ke Pemerintah Kota Cirebon agar dilakukan kajian cor bisnis Perumda Farmasi. Pasalnya, kata dia, Perumda Farmasi bukan yang dapat menguasai pasar. Hal itu berbeda dengan Perumda Pasar dan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

“Harapan kedepan status tanah sudah jelas menjadi daya pendorong dan pengungkit untuk pergerakan usaha dimasa yang akan datang. Saya sudah melakukan pemohonan bantuan BPKP dilakukan penilaian kinerja, sehingga ada saran untuk perbaikan kedepan,” pungkasnya. (CP-06)