Hadirkan DKPP, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Tekankan Optimalisasi Program Ketahanan Pangan dan Perikanan

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di ruang Komisi II, Selasa (7/4).

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan menyatakan, bahwa DKPP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan stabilitas pangan di daerah.

“Ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, DKPP Kabupaten Cirebon perlu terus meningkatkan kinerja agar stabilitas dan optimalisasi komoditas pangan dapat tercapai,” ujarnya.

Aan menekankan, keberhasilan program ketahanan pangan dan perikanan harus diukur secara konkret, terutama melalui penguatan sektor budi daya, stabilisasi harga, dan optimalisasi teknologi agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Aan, rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja DKPP selama Tahun Anggaran 2025 sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Melalui forum ini, diharapkan tercipta diskusi yang konstruktif serta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja DKPP ke depan,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Heryanto menyoroti pentingnya indikator keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan. Ia menilai, setiap OPD harus mampu mengukur secara jelas output dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan.

“Harus ada kejelasan mengenai capaian program Tahun 2025 dan target yang ingin diraih pada 2026. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DKPP Kabupaten Cirebon, Dedi Susilo menyambut positif berbagai masukan dari DPRD. Ia menilai, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program.

Ia menjelaskan, selama Tahun 2025 DKPP telah menjalankan sejumlah program, di antaranya pengembangan budi daya ikan lele, gurame, dan nila, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program magang bagi masyarakat.

“Kami terus berupaya mewujudkan stabilitas pangan di daerah. Masukan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, penguatan kolaborasi dengan DPRD sebagai representasi masyarakat sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan mendukung agenda ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. (CP-10)