Khawatir Ganggu Pelayanan, Anggota DPRD Desak RSD Gunung Jati Transparan Soal Jaspel Dokter dan Nakes

KESAMBI — Beredarnya informasi tentang persoalan transparansi pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) dokter dan Nakes (perawat, bidan dan lainnya) serta keterlambatan pembayarannya di lingkungan RSD Gunung Jati Cirebon mendapat respon serius Anggota DPRD Kota Cirebon.

Apalagi, ada pernyataan tegas Walikota Cirebon yang akan melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh RSD Gunung Jati saat ini.

Atas hal itu, Anggota DPRD Kota Cirebon akan melakukan tindakan tegas perihal beredarnya informasi tersebut yang dikhawatirkan akan mengganggu dan berimbas pada layanan kesehatan kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Sarifudin menegaskan, bahwa sistem pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari tenaga medis (Nakes), khususnya dokter, terkait ketidakjelasan perhitungan dan distribusi jasa pelayanan (Jaspel) yang mereka terima. Ditambah lagi, pembayarannya pun sering terlambat di RSD Gunung Jati.

“Transparansi itu penting. Tenaga medis berhak mengetahui secara jelas bagaimana perhitungan jasa pelayanan yang mereka terima. Jangan sampai ada kesan tertutup yang justru menimbulkan ketidakpercayaan. Apalagi kalau sampai telat dibayarkannya, jelas ini dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan kepada para pasien,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) yang dinilai dapat berdampak pada kinerja dan motivasi pegawai di lingkungan rumah sakit. Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, mengingat tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam pelayanan publik.

“Kita bicara pelayanan kesehatan yang menyangkut masyarakat luas. Kalau hak pegawai, termasuk jasa pelayanan (Jaspel), tidak dibayarkan tepat waktu, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas layanan,” paparnya.

Sarifudin mendorong manajemen RSD Gunung Jati Cirebon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan, khususnya terkait pembayaran jasa pelayanan dan gaji pegawai. Ia juga meminta adanya perbaikan sistem yang lebih transparan dan berbasis digital agar mudah diawasi.

Lebih lanjut, DPRD Kota Cirebon berkomitmen untuk melakukan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut. Sarifudin menyebut pihaknya akan memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta penjelasan secara resmi.

“Kami akan tindak lanjuti melalui rapat kerja dan sidak. Harapannya, ada solusi konkret sehingga hak tenaga medis terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya. (CP-06)