OJK Cirebon Pastikan BPR Alami Pertumbuhan Positif

KESAMBI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) tetap terjaga stabil pada Triwulan I 2026.

Stabilitas tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit, peningkatan aset perbankan, pertumbuhan investor pasar modal, hingga semakin luasnya akses layanan keuangan
bagi masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, OJK Cirebon juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI), serta peningkatan layanan perlindungan konsumen agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan layanan keuangan formal.

Demikian dikatakan oleh Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib kepada awak media dalam Bincang Asik Seputar Industri Jasa Keuangan (Bancakan), Selasa (28/4).

“Perkembangan Sektor Perbankan (Bank Perekonomian Rakyat/BPR) Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning pada Triwulan I tahun 2026 mengalami pertumbuhan positif baik secara yoy, ytd maupun mtm yang tercermin dari beberapa indikator,” kata Agus

Agus mengungkapkan penyaluran kredit sampai dengan Maret 2026 baik secara yoy, ytd, dan mtm mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,31 persen, 7,55 persen dan 0,23%
menjadi Rp2,162 triliun. Ditambah lagi, kata dia, Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut diiringi dengan penurunan porsi kualitas kredit macet yang ditunjukkan oleh rasio NPL, secara yoy
dan ytd masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,15 persen dan 2,19 persen.

“Pertumbuhan aset pada Maret 2026 baik secara yoy, ytd, dan mtm mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,02 persen, 3,16 persen, dan 1,14 persen menjadi Rp2,96 triliun. Demikian juga, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan baik secara yoy dan mtm masing-masing sebesar 0,98 persen
dan 0,52 persen menjadi Rp2,24 triliun,” jelasnya

Dari sisi rentabilitas, lanjut Agus, per Maret 2026, rasio ROA BPR secara yoy dan ytd tercatat
mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,30 persen dan 1,23 persen menjadi 2,10 persen, sedangkan secara mtm mengalami peningkatan sebesar 0,99 persen. Sejalan dengan rasio BOPO yang mengalami peningkatan secara yoy dan ytd masing￾masing sebesar 1,81 persen dan 5,80 persen menjadi 87,72 persen.

“Indikator positif lainnya tercermin dari permodalan BPR yaitu Capital Adequacy Ratio
(CAR) masih terjaga dan mengalami peningkatan secara yoy sebesar 1,81 persen
menjadi 21,74 persen,” paparnya

Secara sektoral, kata Agus, terdapat lima sektor ekonomi yang menjadi fokus penyaluran Kredit
BPR di Ciayumajakuning per Maret 2026 yaitu sektor Bukan Lapangan Usaha – Lainnya sebesar 40,74 persen atau Rp871,75 miliar; sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 34,94 persen atau Rp747,65 miliar; sektor Bukan Lapangan Usaha – Rumah Tangga sebesar 8,15 persen atau Rp174,39 miliar; sektor Jasa
Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar Rp76,9 miliar atau 3,59 persen; dan sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp76,55 miliar atau 3,58 persen.

“OJK Cirebon terus mendorong dan melakukan monitoring penerapan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan di seluruh BPR yang berada di bawah pengawasan Kantor OJK Cirebon. Selanjutnya, kami juga mendorong penguatan BPR melalui konsolidasi sebagaimana POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” ungkapnya

Masih kata Agus, Sektor Perbankan (Kantor Cabang Bank Umum dan Bank Umum Syariah)
Pada periode Triwulan I Tahun 2026, indikator kinerja Kantor Cabang (KC) Bank Umum di Wilayah Kantor OJK Cirebon mengalami peningkatan secara mtm dan ytd.

“Kredit yang disalurkan meningkat sebesar 0,13 persen secara mtm dan 37,01% secara ytd menjadi Rp48,19 triliun. Sejalan dengan Aset dan Penghimpunan DPK yang turut mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,54 persen dan 1,16 persen secara ytd dengan rincian masing-masing menjadi Rp59,63 triliun dan Rp41,31 triliun. Rasio kredit bermasalah atau rasio Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga sebesar 3,61 persen walaupun tercatat mengalami penurunan dari menjadi 0,04 persen,” tuturnya

Secara nominal, kata Agus, fokus penyaluran kredit KC Bank Umum masih didominasi oleh kredit konsumsi sebesar 48,4 persen atau sejumlah Rp23,33 triliun. Namun, dari sisi
pertumbuhan, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,95 persen
secara mtm, sedangkan secara ytd kredit konsumsi memiliki pertumbuhan tertinggi
sebesar 44,66%.

Di sisi lain, lanjut Agus, Kinerja Bank Umum Syariah di Wilayah Kantor OJK Cirebon pada Triwulan I Tahun 2026 mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik. Pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 1,30 persen secara mtm dan 1,45% secara ytd menjadi Rp7,78 triliun. Aset mengalami peningkatan sebesar 0,52 persen secara mtm menjadi Rp8,37 triliun, meski secara ytd mengalami penurunan sebesar 4,52%.

“Walau DPK mengalami penurunan sebesar 0,34 persen secara mtm dan 6,44% secara ytd menjadi Rp5,54 triliun, namun masih dalam rentang batas aman. Rasio pembiayaan
bermasalah yang tercermin dari Non-Performing Finance (NPF) masih terjaga sebesar
2,82 persen. Secara nominal maupun kinerja, fokus penyaluran kredit KC Bank Umum Syariah
masih didominasi oleh kredit konsumsi sejumlah Rp6,06 triliun sekaligus sebagai kredit dengan pertumbuhan tertinggi secara ytd sebesar 3,15%. Di lain sisi, kredit modal kerja memiliki peningkatan kredit tertinggi secara mtm sebesar 24,56%,” tambahnya

Menurut Agus, Sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Ciayumajakuning, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Cirebon bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait melaksanakan berbagai program edukasi keuangan syariah kepada masyarakat.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan produk layanan keuangan syariah sekaligus mendorong pemanfaatan
layanan keuangan syariah secara lebih luas, sehingga dapat mendukung penguatan akses keuangan yang inklusif serta pengembangan sektor ekonomi berbasis syariah di daerah,” tandasnya. (CP-06)