DPRD Tekankan Pembangunan Infrastruktur Jalan Perhatikan Outcome Bagi Masyarakat

CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendorong pembangunan insfrastruktur jalan agar memperhatikan outcome atau manfaat untuk masyarakat, Senin (6/4/2026). Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori menyebut, outcome pembangunan insfrastruktur penting dijadikan sebagai patokan agar setiap agenda pembangunan yang dilakukan dapat menyentuh akar masalah yang dikeluhkan masyarakat.

“Outcome dari setiap agenda pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Cirebon penting untuk melihat bagaimana dampak pembangunan terhadap masyarakat, misalnya persoalan jalan sudah terbangun berapa kilometer, hingga berapa perkiraan jumlah masyarakat yang menerima manfaat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2025, anggaran pembangunan insfrastruktur oleh DPUTR dialokasikan sebesar Rp163 miliar dengan realisasi Rp160 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Hasan mendorong adanya data yang lebih spesifik mengenai sudah beberapa ruas insfrastruktur jalan yang diperbaiki, ditingkatkan, di mana saja dan seterusnya.

Namun, ia melihat bahwa alokasi anggaran sebesar itu memang kurang untuk menangani masalah jalan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan ditingkatkan menjadi sekitar Rp240 miliar tahun 2026.

“Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan spirit tema Hari Jadi ke-544 Kabupaten Cirebon yakni ‘Teteg lan Tutug’, yang bicara soal penuntasan masalah pembangunan insfrastruktur dan lainnya di Kabupaten Cirebon, tidak hanya digarap melainkan juga dituntaskan,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III, Anton Maulana mengatakan, dalam LKPJ 2025, ia melihat bahwa masalah insfrastruktur jalan hingga penanggulangan banjir belum diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Karenanya ia mendorong agar ke depan bisa ditingkatkan progres pembangunannya.

DPRD menurutnya memiliki spirit ingin menyelesaikan masalah jalan yang sempat ramai dan banjir. Oleh karena itu, ia juga mendorong agar pembangunan insfrastruktur tersebut tidak boleh hanya memperhatikan panjang dan kuantitas, melainkan juga kualitas.

Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah mengevaluasi kinerja DPUTR selama 2025. Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk perbaikan kinerja ke depan.

Ia memandang persoalan insfrastruktur memang menjadi salah satu yang utama di daerah selain kesehatan. Sehingga, ia bersama timnya di DPUTR terus melakukan kinerja terbaik untuk merespons dorongan dan aspirasi dari masyarakat.

“Alhamdulillah, soal perbaikan dan peningkatan jalan, ruas jalan Sindanglaut-Pabuaran, Waled-Gebang Ilir, menjadi beberapa ruas jalan yang telah dikerjakan oleh DPUTR selama 2025,” katanya.

Selain itu, ada juga beberapa ruas jalan lain yang sudah digarap. Ia mengakui banyak yang belum digarap, tapi sedang dalam tahapan penggarapan tahun 2026.

Rapat pembahasan LKPJ Bupati dengan DPUTR merupakan agenda rapat yang bertujuan untuk meninjau sejauh mana perkembangan pembangunan insfrastruktur di Kabupaten Cirebon. Harapannya, rapat ini menghasilkan evaluasi dan rekomendasi kebijakan insfrastruktur yang tepat sasaran dan solutif terhadap keluhan masyarakat. (CP-10)