KEJAKSAN – Jumlah anggaran BTT Covid-19 Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp47 miliar, baru dialokasikan Rp38,77 miliar, dan terserap Rp25,56 miliar saat ini.
Di sisilain, ada beberapa SKPD yang mengajukan penambahan serta ada pula yang baru dialokasikan anggaran tersebut. Salah satunya, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon yang baru akan dialokasikan anggaran BTT Covid-19 pada bulan ini.
Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Cirebon, Agus Mulyadi saat diwawancarai Cirebonpos ditengah kegiatannya, Kamis (18/6).
“Yang mengusulkan penambahan anggaran BPPD, Satpol PP, dan RSD Gunung Jati. Untuk DKIS akan dianggarakan, karena sebelumnya belum mendapat alokasi anggaran. Dinkes hanya realokasi nama dan anggaran dan tidak merubah alokasi anggaran Dinkes secara keseluruhan,” kata Agus.
Agus mengungkapkan, Dinkes belum 100 persen penyerapan karena memang belum dibutuhkan, bukan berkaitan dengan kinerja. Apalagi, pihaknya juga sampai menghitung kondisi terburuk anggaran yang ada.
“Kami berharap tidak terjadi kondisi terburuknya. Tapi kita sudah menyiapkan penganggaran untuk kondisi terburuk itu,” ungkapnya.
Masih kata Agus, anggaran Dinkes tetap, namun alokasi Rapid Tes dirubah menjadi Swab dan PCR. Tidak menambah alokasi anggaran yang ada. Hanya saja realokasi nama dan anggarannya yang berubah.
“Hanya perubahan nama dan anggaran didalamnya saja, tapi tidak merubah jumlah alokasi untuk Dinkes secara keseluruhan,” jelasnya.
Untuk Satpol PP, lanjut Agus, baru mengajukan penambahan anggaran untuk operasional PSBB II. Pihaknya pun sdah menyetujui itimu. Disamling itu, kata dia, Perjalanan PSBB III sampai dengan AKB belum diajukan anggarannya.
“Kami mempersilahkan Satpol PP mengajukan kembali anggaran sampai dengan sosialisasi AKB,” kata Agus.
Agus pun memaparkan, saat ini Satpol PP mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp98 juta. Angka tersebut, kata dia, yang diajukan baru sampai sosialisasi PSBB II.
“Kami minta sosialisasi AKB dan PSBB III diajukan kembali oleh Satpol PP anggarannya,” paparnya.
Kemudian, kata Agus Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) mengajukan penambahan anggaran untuk dapur umum sekitar Rp80 juta.
“Kemudian RSD Gunung Jati mengajukan untuk alat transportasi CT Scan karena memang itu sudah diakomodir RS, sehingga sudah jelas,” tuturnya.
Agus memastikan,;bahwa dins lain tidak ada usulan penambahan anggaran. Apalagi, Dinas Perikanan yang memang baru menyerap 50 persen karena cadangan beras pemerintah. Kalau masih aman, bisa tidak terserap.
“Alokasi BTT secara kesleuruhan masih Rp47 miliar baru di alokasikan Rp38 miliar. Kalaupun panjang agak berat APBD nya. Mau apalagi direcofusing, anggaran sudah habis,” pungkasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Hanya Beberapa SKPD yang Ajukan Tambahan BTT, Kepala BKD Sebut DKIS Baru Dianggarkan"