Pertanyakan Sikap Dishub Soal BRT, Ketua Organda: Terlalu Politis Diserahkan ke PD Pembangunan

Foto : Ist Belum dioperasikan, Bus Rapid Transit (BRT) masih terparkir di halaman Dishub Kota Cirebon.

KEJAKSAN – Bus Rapid Transit (BRT) yang diserahkan pengelolaannya dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon kepada PD pembangunan menuai polemik.

Atas hal itu, Organda Kota Cirebon menilai pengalihan operasional BRT kepada PD Pembangunan masuk kepada ranah politik.

Demikian dikatakan oleh Ketua Organda Kota Cirebon, Karsono saat diwawancarai Cirebonpos ditengah kesibukannya, Rabu (23/10).

“BRT jangan dibawa ke ranah politik. Dimana Walikotanya Demokrat diberikan ke PD Pembangunan yang isinya orang Demokrat,” kata Karsono.

Karsono mengungkapkan, Organda sangat siap untuk melakukan operasional BRT. Pihaknya merasa pada bidang transportasi, apalagi sudah memiliki badan hukumnya namanya koperasi warga angkutan Cirebon.

“Saya pun punya SDM supirnya, dan memang bidang manajemen transportasi sudah didalami,” ungkapnya.

Masih kata Karsono, ketika Pemerintah Daerah Kota Cirebon serius, Organda siap mempresentasikan bagaimana pengelolaan manajemen transportasi umum itu.

“Kalau PD Pembangunan bukan tugasnya, kalau hanya untuk bancakan boleh saja. Kami kan profesional dan sudah biasa berkecimpung di transportasi,” ujarnya.

Karsono pun menjelaskan, Organda sudah pernah di ajak komunikasi soal BRT oleh Dishub Kota Cirebon. Namun, pada saat rapat, sudah melakukan kebijakan lain bahwa BRT dikelola PD Pembangunan.

“Silahkan saja PD Pembangunan. Tapi kalau SDM di PD Pembangunan ngurusin tanah saja belum beres bagaimana transportasi,” ketusnya.

Organda, kata dia, sudah memiliki rute perjalanan BRT sehingga tidak mengganggu rute angkutan umum di kota difokuskan ke jalur selatan Kota Cirebon. Pihaknya akan memenuhi kebutuhan sarana transportasi di Harjamukti.

“Saya ingin wilayah selatan di buka menjadi sejajar dengan daerah lainnya dengan adanya transportasi umum,” katanya.

Karsono menuturkan, secara umum BRT akan menggantikan angkutan D9 yang sudah tidak ada sehingga bisa mengurangi gesekan antara angkutan umum lagi.

“Tujuannya bisa meningkatkan taraf hidup supir angkot, karena BRT bisa dengan sistem gaji beebeda dengan angkot yang sistemnya setoran,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Pertanyakan Sikap Dishub Soal BRT, Ketua Organda: Terlalu Politis Diserahkan ke PD Pembangunan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*