Dihadapan Staf Ahli Kemenkopolhukam RI, Wakil Walikota Paparkan Potensi Daerah

KEJAKSAN – Terletak di daerah perlintasan, Kota Cirebon merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan usaha dan bisnis. Namun sejumlah kendala juga masih harus dihadapi Kota Cirebon.

Demikian dikatakan oleh Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati usai menerima kunjungan kerja rombongan staf ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Republik Indonesia di Kota Cirebon untuk Penguatan Ketahanan Energi Nasional Melalui Pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam dan SDM Lokal Guna Menjaga Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan, Rabu (30/9).

“Kota Cirebon luas wilayahnya memang kecil, Namun kota yang kecil ini memiliki potensi yang besar,” kata Eti.

Potensi tersebut menurut Eti, harus didorong bersama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar Kota Cirebon yang wilayahnya kecil, perekonomiannya semakin maju.

“Kami menyambut baik kunjungan dari staf ahli Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI,” ungkapnya.

Selanjutnya, Eti juga menambahkan bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru ini, Pemda Kota Cirebon juga terus berupaya mendorong dan menggerakkan sendi-sendi perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, bahwa Kota Cirebon tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan air pun Kota Cirebon bergantung dari Kabupaten Kuningan.

“Kebutuhan pangan dipasok dari wilayah Ciayumajakuning dan daerah sekitarnya. Sehingga praktis Kota Cirebon hanya mengandalkan jasa dan perdagangan,” kata Agus.

Sementara itu, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda TNI Ahmad Sajili, mengaku sangat senang bahwa roda pemerintahan dan perekonomian di Kota Cirebon masih berjalan dengan baik di masa pandemi covid-19 ini.

“Sekalipun ada keterbatasan, namun pemerintahan bisa tetap berjalan dengan baik,” kata Ahmad.

Ahmad juga menambahkan, semua yang menjadi masukan dari Pemda Kota Cirebon akan disampaikan dan selanjutnya akan didorong oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya.

“Itu sudah menjadi komitmen dari Kemenkopolhukam untuk mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan di wilayah penyangga ibukota,” tuturnya. (CP-06)