Jamin Ketersediaan Air Bersih, Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dampak Kemarau

INDRAMAYU – Musim kemarau yang berlangsung lebih kering dan panjang menjadi perhatian serius terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan penanganan saat terjadi krisis, tetapi melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Anggota DPRD Jawa Barat H Taufik Hidayat SH mengatakan, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya, terutama ketika memasuki puncak musim kemarau.

“Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari karena sumber air mengalami penurunan,” ujar Taufik.

Menurutnya, kondisi kemarau tahun 2026 perlu diantisipasi secara serius. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Barat mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncaknya berlangsung sekitar Agustus.

Taufik mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan serta menyiapkan sumber air alternatif. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi jaringan distribusi air, penyediaan mobil tangki, sumur darurat, maupun pemanfaatan sumber air yang masih tersedia secara terukur.

“Antisipasi harus dilakukan sebelum masyarakat mengalami kesulitan. Wilayah yang rawan kekeringan harus menjadi prioritas sehingga distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketersediaan air dengan menggunakan air secara hemat dan tidak melakukan pemborosan. Menurutnya, penghematan air harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

“Air adalah kebutuhan bersama. Karena itu, mari gunakan air seperlunya, menjaga sumber-sumber air dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan,” tuturnya.

Taufik menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memperkuat infrastruktur konservasi air, seperti embung, sumur resapan dan tampungan air, sekaligus menjaga kawasan resapan agar cadangan air dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kondisi di Jawa Barat menunjukkan pentingnya langkah tersebut. Hingga 10 Agustus 2026, Pemprov Jabar bersama sejumlah pihak telah mendistribusikan 8,7 juta liter air bersih ke 23 kabupaten/kota yang mengalami kekurangan air akibat kemarau.

“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya bersifat darurat. Kita harus membangun sistem pengelolaan air yang lebih kuat dan berkelanjutan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar, termasuk air bersih, meskipun menghadapi kemarau panjang,” pungkas Taufik. (CP-06)