INDRAMAYU – Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan dan program kesejahteraan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang berkualitas serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Jawa Barat H Taufik Hidayat SH mengatakan, pemerataan kesejahteraan sosial harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan sebagian kelompok, sementara masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Taufik.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, air bersih, perumahan layak dan pelayanan sosial dapat terpenuhi secara adil.
“Pemerintah harus hadir, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Program bantuan dan pemberdayaan harus tepat sasaran sehingga benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Taufik menilai, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah daerah juga harus memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.
“Bantuan sosial memang penting sebagai perlindungan, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan. Masyarakat perlu diberikan akses terhadap pelatihan, permodalan, lapangan pekerjaan dan peluang usaha,” tuturnya.
Ia juga mendorong penguatan UMKM, ekonomi desa dan sektor produktif lainnya sebagai bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan dan usaha produktif, maka ketahanan ekonomi keluarga akan semakin kuat.
Selain itu, Taufik menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan penerima program sosial. Data yang tepat akan membantu pemerintah memastikan bantuan dan intervensi pembangunan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdata. Sebaliknya, jangan sampai bantuan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Taufik juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program kesejahteraan sosial tidak berjalan sendiri-sendiri dan memiliki dampak yang lebih besar.
“Pemerataan kesejahteraan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha dan masyarakat harus memiliki visi yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah yang masih tertinggal. Infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan.
“Kalau akses masyarakat semakin mudah, kegiatan ekonomi akan berkembang, pelayanan publik semakin baik dan kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi,” katanya.
Taufik berharap kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan yang adil, inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkas Taufik. (CP-06)
Be the first to comment on "Taufik Hidayat: Pemda Harus Perkuat Komitmen Pemerataan Kesejahteraan Sosial"