Hadirkan Inspektorat, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Fokuskan Evaluasi Capaian Kinerja dan Program

CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Inspektorat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4). Rapat difokuskan pada evaluasi capaian kinerja, efektivitas program, serta penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati mengatakan, pengawasan internal pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dan lainnya penting untuk mendorong agenda pembangunan lebih efektif dan akuntabel.

Ia menyoroti perlunya kesesuaian antara target kinerja dan kondisi di lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat di desa-desa.

“Persentase kinerja memang terlihat sudah tinggi, namun perlu kita cermati apakah target tersebut realistis dengan kondisi di lapangan. Masih ada beberapa desa yang mengalami kendala, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap penetapan target dan capaian,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas wilayah guna mendorong optimalisasi kinerja Inspektorat di lapangan.

“Ke depan kita perlu menggelar rapat kerja bersama pihak kecamatan agar kinerja di tingkat wilayah bisa lebih maksimal dan terukur,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa Inspektorat menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran vital dalam proses pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga dukungan terhadap kinerjanya sangat penting untuk mendorong perbaikan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembahasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Cirebon memaparkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahun 2025 yang mengacu pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pengawasan yang dilakukan meliputi audit kinerja tematik pada sektor persampahan, investasi, dan infrastruktur jalan, serta audit dengan tujuan tertentu yang mencakup pengawasan desa, pengelolaan dana pendidikan, belanja daerah pada organisasi pemerintahan daerah (OPD), hingga audit investigasi atas aduan masyarakat.

Selain itu, Inspektorat juga melaksanakan berbagai kegiatan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah di tingkat kecamatan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari APIP maupun BPK RI.

Inspektur Kabupaten Cirebon melalui Inspektur Pembantu, Eni Seniwati, menyampaikan komitmen untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan.

“Kami akan melakukan langkah close audit agar potensi temuan dapat diminimalisir sejak awal. Selain itu, kami juga terus mendorong perbaikan kinerja OPD melalui pengawasan yang lebih terstruktur,” jelasnya.

Inspektorat juga mengungkapkan bahwa selain kegiatan pengawasan, pihaknya turut menjalankan tugas pendampingan strategis, seperti pengendalian inflasi daerah, monitoring program pencegahan korupsi (MCP KPK), pengawalan proyek strategis, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.

Rapat kerja ini juga menyoroti pentingnya kejelasan outcome program Inspektorat, termasuk evaluasi terhadap program open house yang dinilai sudah baik secara konsep, namun perlu penguatan dalam implementasi dan dampaknya di lapangan.

Ke depan, Inspektorat akan memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penambahan tenaga pengawas sesuai kebutuhan organisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan guna meningkatkan kualitas pengawasan.

Melalui rapat kerja ini, Komisi I menegaskan pentingnya penetapan target yang realistis, penguatan SDM, serta penyesuaian indikator kinerja agar kinerja pemerintah daerah semakin akuntabel, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. (CP-10)