SUMBER – Rencana ribuan Guru Honorer Se-Kabupaten Cirebon yang akan melakukan aksi damai secara besar-besaran di Gedung DPRD dan Pemkab Cirebon, harus terjegal di Gedung PGRI setempat.
Tidak hanya itu saja, mereka juga awalnya tidak diperkenankan datang dalam jumlah yang banyak. Namun tetap saja, ada seribuan lebih guru honorer yang datang ke Gedung PGRI Kabupaten Cirebon untuk memperjuangkan kesejahteraan dan nasibnya, Selasa (3/12).
Informasi yang dihimpun dari beberapa guru honorer saat melakukan aksi damai tersebut, karena senin siang kemarin Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan- Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon, Sholel Abdul Gofur sudah bertemu dengan pihak dinas. Dalam pertemuan tersebut ada lima kesepakatan yaitu, Kegiatan long march aksi damai mengawal penyusunan Perbup pada tanggal 03/12/2019 dirubah hanya berkumpul di depan SMPN 1 SUMBER dengan jumlah peserta aksi damai, per kecamatan 5 orang.
Kesepakatan kedua adalah Kadisdik Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar berjanji untuk menyusun Perbub dan akan memberikan kesejahteraan yang layak bagi honorer.
Yang ketiga adalah, pengurangan jumlah peserta aksi damai ini disepakati dengan memberikan ijin langsung dari pak kadis untuk memperbolehkan lima perwakilan dari FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon ikut hadir di ruangan penyusunan Perbup sebagai bentuk pengawalan dari Guru Honorer.
Kesepakatan juga berbunyi supaya guru honorer memperjuangkan aspirasi honorer ini kepada Kadisdik untuk dapat terealisasikan secepat mungkin sesuai dengan harapan para honorer. Jika dalam penyusunan Perbub tidak sesuai dengan aspirasi honorer, Kadis akan mempersilahkan semua honorer se-Kabupaten untuk turun ke jalan.
“Harusnya Ketua FHPTK-PGRI jangan mau diajak berunding. Ini bentuk penjegalan aksi kami,” kata salah seorang guru honor saat aksi damai yang enggan disebutkan namanya.
Guru honor lainnya mengaku kecewa dengan sikap Kadisdik yang terkesan tidak memperbolehkan aksi damai di Gedung DPRD dan Pemkab Cirebon. Menurutnya, sekitar dua tahun lalu, guru honorer juga dijanjikan hal yang sama yaitu dipersilahkan turun ke jalan kalau aspirasi tidak terealisasi.
“Nyatanya tidak ada perubahan apa-apa sampai sekarang. Gaji kami cuma Rp300 ribu. Dan sekarang mau dijanjikan yang manis-manis lagi. Ayo teman-teman buka mata teman-teman guru honorer semuanya. Jaminannya apa kalau lima poin itu akan ditepati,” ungkap guru honorer ini juga.
Sementara itu, saat melakukan audensi di gedung PGRI, Sekretaris Disdik Kabupaten Cirebon, Pahim tidak bisa berbuat banyak. Tuntutan dari guru honorer supaya dibuatkan SK Bupati dan diberi jaminan kesehatan, hanya dijawab secara normatif saja. Menurutnya, untuk pengesahan Perbup sekarang baru mulai dibahas.
“Masalah ini melibatkan banyak pihak. Kita harus konsultasi ke BKPSDM, bagian hukum, organsiasi, BKAD, dan komisi 4. Kalau sudah deal baru akan ke Jakarta ke Kemendagri, Kemendikbud, kemenkeu, untuk konsultasi agar tidak disalahkan,” kata Pahim.
Sementara, harapan honorer yang gajinya ingin setara UMK, Pahim juga enggan berkomentar. Dia mengaku hanya bisa memfasilitasi karena baru taraf pembahasan. (CP-02)
Be the first to comment on "Kecewa Sikap Kadisdik, Guru Honorer: Gaji Kami Cuma Rp300 Ribu"