Serius, Komisi III Tekankan Optimalisasi Penataan Kawasan Perumahan dan Pemukiman

CIREBON — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menekankan optimalisasi penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Cirebon. Hal itu disampaikan dalam rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Senin (6/4).

Penataan kawasan perumahan dan permukiman penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengentaskan permukiman kumuh.

“Selain itu, tujuannya juga untuk memastikan infrastruktur dasar (air, sanitasi, jalan) terpenuhi, mencegah banjir, serta menyediakan ruang terbuka publik yang tertata sesuai tata ruang wilayah,” kata Ketua Komisi III, Anton Maulana.

Anton menilai, bencana banjir yang sempat melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon salah satunya disebabkan oleh tata kelola permukiman yang kurang optimal. Misalnya pembangunan insfrastruktur jalan yang tidak dibarengi dengan drainase dan lain-lain.

Ia berharap, dalam rapat pembahasan LKPJ LKPJ ini, DPKPP bisa meningkatkan kinerjanya dalam mendukung peningkatan kualitas insfrastruktur dan pencegahan banjir dengan penataan kawasan perumahan-permukiman di berbagai penjuru daerah.

“Komisi III menekankan pentingnya optimalisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman. Evaluasi LKPJ ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan ke depan agar lebih tepat sasaran dan berkualitas,” ujar Anton.

Sementara itu, anggota Komisi III, Mahmud Jawa, menyoroti pentingnya outcome atau dampak nyata terhadap masyarakat dari setiap pembangunan dan penataan kawasan perumahan-permukiman yang dilakukan oleh DPKPP.

“Kami mendorong agar setiap program yang direncanakan benar-benar terealisasi dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antar perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar pembangunan berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Ia melihat, salah satu kelemahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program kebijakan yang bagus di Kabupaten Cirebon adalah outcome yang kurang. Sehingga, tahun 2026 dan mendatang, ia mengharapkan adanya rencana yang beriringan dengan hasil dari setiap program kebijakan yang digelar yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menyambut baik dorongan Komisi III DPRD untuk meningkatkan agenda pembangunan insfrastruktur sekaligus penataan kawasan perumahan-permukiman di Kabupaten Cirebon.

“Penataan memang penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perumahan dan permukiman agar dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Hilman menyebut, DPKPP Kabupaten Cirebon terus melakukan upaya dan inovasi kegiatan agar harapan untuk pembangunan insfrastruktur dan kawasan permukiman yang layak untuk masyarakat bisa terwujud.

Karena itu, ia mendorong peran DPRD untuk mendukung kinerja DPKPP. Pengawasan terhadap setiap agenda DPKPP dan dukungan regulasi yang tepat diharapkan menjadi penguat kinerja di tahun mendatang.

Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berharap hasil evaluasi LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kinerja DPKPP pada tahun-tahun berikutnya, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (CP-10)