KPI Sarankan PDIP Introspeksi Diri Ketimbang Salahkan Kepolisian RI

JAKARTA -Isu ‘Partai Coklat’ yang digaungkan PDIP merupakan isu politik yang diduga ingin menjatuhkan nama baik kepolisian karena tidak ada ‘Partai Coklat’ sejak Indonesia merdeka hingga database di KPU RI.

“Para petinggi PDIP melontarkan isu seolah ada ‘Partai Coklat’ yang menyudutkan kepolisian atau TNI. Isu tersebut merupakan isu nyeleneh” kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni Nasution SH MH dalam rilis resminya yang diterima redaksi, Sabtu (30/11).

KPI menilai, PDIP tidak sanggup menyelesaikan pil kekalahannya, khususnya di Jateng, Sumut, Jawa Timur, hingga Sulawesi Utara, sehingga memunculkan isu Partai Coklat dan menyalahkan kepolisian. Mestinya PDIP jika menemukan bukti adanya dugaan pelanggaran maka pemrosesan hal tersebut sesuai prosedur hukum Bawaslu, Propam dan MK.

“Bukan malah membuat isu yang kebenarannya diragukan karena tidak adanya suatu kesimpulan yang menyatakan lembaga kepolisian terlibat melakukan pelanggaran. Dan ini tidak mungkin institusi kepolisian cawe-cawe dalam politik,” tegas dia.

KPI menilai, jika ada personel yang melakukan pelanggaran, PDIP tidak boleh menggeneralisir secara keseluruhan institusi. “Silakan kalau ada oknum laporkan ke Bawaslu, nanti kan akan dibuktikan kebenarannya, bukan malah menghakimi pihak kepolisian secara keseluruhan,” imbau Pitra.

Menurut KPI, imbas kekalahan tersebut memang memantik emosi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan menyampaikan kekecewaannya atas Pilkada Serentak 2024 dan kekalahan calon yang diusung di daerah basis-basis massanya.

Seperti diketahui, dalam pidatonya yang dilihat di kanal resmi Youtube PDI Perjuangan, Megawati Menyebutkan Pilkada 2024 menjadi tontonan demokrasi yang kini terancam mati karena penggunaan sumber daya dan alat negara.

“Hal ini tampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” kata Megawati.

Terhadap pidato tersebut, Presiden KPI, Pitra Romadoni Nasution meminta agar PDIP segera mengevaluasi diri dan menyalahkan Polri serta segera ‘taubat konstitusi’.

“Hal tersebut demi persatuan dan perdamaian di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat dengan menyudutkan Polri,” tambah dia. (CP-10)