Di FPD, DPRD Minta Penanganan Banjir Jadi Prioritas Tahun 2025

KESAMBI – DPRD Kota Cirebon mengimbau pentingnya sinergi dengan SKPD terkait perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

Hal itu disampaikan dalam Forum Perencanaan Daerah (FPD) di aula kantor DPUTR Kota Cirebon, Rabu (6/3).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Noupel SH MH menilai, kondisi ekonomi dan keuangan Tahun 2025 diperkirakan sudah membaik pascapandemi Covid. Hal ini terlihat karena tidak ada pengembalian anggaran seperti dua tahun sebelumnya.

Ia pun memberikan tekanan kepada DPUTR agar penanganan banjir dan genangan yang masih terjadi di Kota Cirebon segera ditangani penyebabnya.

“Kami berharap DPUTR memiliki skala program prioritas mengatasi ketidakstabilan situasi dan kondisi, seperti masih terjadinya banjir di kota,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon Rachman Hidayat ST menyampaikan, perihal penanganan banjir serta keseluruhannya telah masuk dalam prioritas RKPD 2025.

Menurutnya, permasalahan tersebut telah menjadi salah satu indikator dalam peningkatan pelayanan dan infrastruktur jaringan perkotaan, khususnya di Kota Cirebon.

Khusus untuk penanganan drainase perkotaan, DPUTR menargetkan kinerja mencapai 83 persen untuk tahun 2024, 86 persen untuk tahun 2025, dan 89 persen untuk tahun 2026.

“Hal itu selaras dengan tujuan pertama dalam RPD 2024-2026, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Beberapa strategi umum terstruktur dalam penanganan masalah penampungan di Kota Cirebon perlu dibuat kolam retensi, sumur resapan, ataupun pembuatan eko-drainase.

Menurut Rachman, dalam menangani kasus banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab DPUTR saja, tetapi seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kota Cirebon.

Sementara itu, untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan, DPUTR meminta dukungan baik dari pemda, DPRD, dan SKPD terkait.

“Kami, sangat terbuka untuk masukan dan saran, karena dalam program pengerjaan perlu langkah sinergis agar terus tersinkronisasi satu sama lain,” katanya.

Turut hadir Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cirebon Ir Agung Sedijono MSi, SKPD, dan perwakilan kecamatan di Kota Cirebon. (CP-06)