KEJAKSAN – Realisasi penyerapan anggaran BTT Penanganan Covid 19 Kota Cirebon di masing-masing SKPD ada yang sudah terserap sepenuhnya dan ada yang belum. Salah satunya Dinas Perhubungan Rp1,17 miliar, Satpol PP Rp100 juta, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan UMKM, dan beberapa SKPD serta Kecamtan.
Sementara, Dinas Kesehatan Kota Cirebon satu-satunya SKPD yang masih kecil penyerapannya dari jumlah Rp15,8 miliar, terserap hanya Rp3,89 miliar.
Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi saat dikonfirmasi Cirebonpos ditengah kegiatannya, Kamis (11/6).
“Jumlah anggaran BTT Covid-19 sebesar Rp47 miliar, baru dialokasikan Rp38,77 miliar, dan terserap Rp25,56 miliar. Dinas Kesehatan masih kecil penyerapannya dibanding dinas lain,” kata Agus.
Agus menjelaskan, SKPD lain yang telah 100 persen menyerap anggaran BTT tersebut, yakni Dinas Perdagangan Rp6 miliar, RSD Gunung Jati Rp5,8 miliar, Dinas Sosial Rp3,53 miliar, Dinas Tenaga Kerja Rp1,54 miliar, Dinas Perhubungan Rp1,17 miliar, Kecamatan Harjamukti Rp712 juta, Kecamatan Lemahwungkuk Rp370 juta, Kecamatan Pekalipan Rp309 juta, Kecamatan Kesambi Rp493 juta, Kecamatan Kejaksan Rp298 juta.
“Satpol PP Rp100 juta dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Rp68 juta. Jadi, yang belum terserap maksimal Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan,” jelasnya.
Masih kata Agus, Satpol PP sudah menyerap 100 persen anggaran, namun mereka mengajukan tambahan anggaran kembali untuk sosialisasi pencegahan Covid-19.
“Kami belum acc permintaan penambahan Satpol PP, karena perlu ada pembahasan,” ujarnya.
Agus menuturkan Rp1,17 miliar untuk Dinas Perhubungan untuk melakukan check poin serta penutupan jalan di beberapa titik Kota Cirebon.
“Dinas Perhubungan sudah 100 persen terserap. Mudah-mudahan semua bisa terealisasi dengan baik,” pungkasnya. (CP-06)
Rincian Anggaran BTT Covid-19 Pemkot Cirebon :
1. Penanganan Kesehatan terdiri dari pengadan APD sebesar Rp1.545.000.000 dan sudah terserap 100 persen oleh Dinas Kesehatan.
2. Sarpras Penanggulangn Bencana Rp68.500.000 sudah terserap 100 persen oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KBPD).
3. Sosialisasi Surat Edara (SE) Walikota Rp 100.000.000 dan sudah terserap 100 persen oleh Satpol PP.
4. Pelaksanaan Rapid Test alokasi anggaran Rp 5.316.036.750 baru terserap Rp 1.520.161.400 atau 28,60 persen oleh Dinkes.
5. Isolasi Gedung Darurat alokasi anggaran Rp 7.106.790.000 baru terealisasi Rp 665.713.600 atau 9,37 persen oleh Dinkes.
6. Insentif Survailen Dan Keluarga terdampak Rp 869.000.500 baru terealisasi Rp 141.400.000 atau 16,27 oleh Dinkes.
7. Insentif Tenaga Kesehatan Pelayanan Dasar alokasinya Rp 547.000.000 tapi belum terealisasi oleh Dinkes.
8. Sekretariat Gugus Tugas Rp 25.000.000 sudah teserap 100 pesen oleh Dinkes.
9. Pengadaan Sarpras Dan Peralatan Medis Rp629.852.800 sudah terserap 100 persen oleh RSD Gunung Jati.
10. Tambahan APD dan Alkes Rp 487.750.000 belum terealisasi oleh Dinkes.
11. Pembatasan dan Pemeriksaan Kesehatan Rp 1.177.104.000 sudah terealisasi 100persen oleh Dinas Perhubungan.
Siaga Pandemi Covid 19 Tingkat RT/RW :
1. Kecamatan Pekalipan Rp309.600.000 sudah terealisasi 100 persen.
2. Kecamata Harjamukti Rp 712.050.000 terealisasi 100 persen.
3. Kecamatan Lemahwungkuk Rp 370.200.000 terealisasi 100 persen.
4. Kecamatan Kesambi Rp 493.050.000 terealisasi 100 persen.
5. Kecamatan Kejaksan Rp 298.800.000.
Untuk penanganan Dampak Ekonomi dari alokasi anggaran Rp8.441.752.500 terdiri dari:
1. Bansos Pemberian Pangan 2000 KK alokasi Rp 1.220.000.000 terealisasi 100 persen oleh Dinas Pangan (DPPKP).
2. Pembelian Cadangan Beras Pemerintah alokasi Rp 1.220.000.000 belum terealisas oleh DPPKP.
3. Bantuan Stimulan Penguatan Modal PKL dan UMKM Rp 6.001.752.500 sudah terealisasi 100 persen oleh Dinas Perdagangan Koperas UMK (DPKUKM).
4. Pos Penyediaan Jaring Pengaman Sosial alokasi anggaran Rp 5.079.752.500 terdiri dari Bansos untuk 5375 KK dan Distribusi alokas anggaran Rp 3.466.875.000 sudah terealisasi 100 persen oleh Dinas Sosial Pemberdaaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A).
5. Bantuan Operasional Petugas pengumpul /pengelola entri data Rp 65.850.000 terealisasi 100 persen oleh DSP3A.
6. Bantuan untuk Pekerja terkena PHK dan Dirumahkan alokasi Rp 1.500.000.000 terealisasi 100 persen oleh Dinas Tenaga Kerja.
7. Biaya Operasional Petugas Pengelola data Rp 46.730.000 terealisasi 100 persen oleh Disnaker.
Be the first to comment on "Dishub Sudah Realisasikan Rp1,17 M, Kepala BKD Sebut Satpol PP Minta Nambah"