Soal ASN Disdik Dipindah Tugaskan, Ketua PGRI: Itu Kebijakan Walikota

Foto : Ist Ketua PGRI Kota Cirebon, H Abdul Haris

KEJAKSAN – Bocornya surat perpanjangan belajar di rumah bagi para siswa di Dinas Pendidikan yang sudah ditanda tangani dan cap basah pada masa pendemi Virus Covid-19 (Corona) beberapa waktu lalu, mengundang tanda tanya. Pasalnya, dampak dari itu Walikota Cirebon langsung memberikan sanksi kepada staf Dinas Pendidikan berupa mutasi.

Atas hal tersebut, seharusnya dikenai hukuman tergantung tingkat kesalahannya. Demikian dikatakan oleh Ketua PGRI Kota Cirebon, H Abdul Haris saat diwawancarai oleh Cirebon Pos ditengah kegiatannya, Rabu (1/4).

“Kalau dikenai hukuman tergantung tingkat kesalahannya jangan terlalu memberatkan,” kata Haris.

Haris mengungkapkan  Staf itu sebenarnya sudah mengetahui tanggung jawab dan posisinya mungkin teledor sehingga mengeluarkan surat sebelum waktunya.

“Kalau pun salah, minimalnya ada tingkatannya kesalahan itu, ada teguran pertama, kedua dan ketiga. Kebijakan sanksi pemindahan ada di walikota,” ungkapnya.

Menurut Haris, yang membocorkan surat itu apakah Kepala Dinas mengetahui atau tidak. Sebenarnya, Kepala Dinas yang menjadi korban dari stafnya.

“Harus dilihat siapa yang salah sehingga bisa jelas kesalahan dan sanksinya,” ujarnya.

Haris pun menuturkan, sifatnya surat itu diagendakan belum sehingga harus dikirim kemana-kemananya. Karena kalau surat resmi ada agendanya.

“Walikota dan kepala dinas gak mungkin beri sanksi kalau kesalahannya biasa,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Soal ASN Disdik Dipindah Tugaskan, Ketua PGRI: Itu Kebijakan Walikota"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*