Serapan Anggaran DPUPR Tak Maksimal, Ketua DPRD Mengaku Prihatin

KEJAKSAN – Penyerapan anggaran hingga Bulan November 2018 ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cirebon masih belum maksimal. Terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon yang baru menyerap anggaran sekitar 32,4 persen.

Atas hal tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno merasa prihatin melihat penyerapan anggaran di beberapa SKPD, dan lebih fokus lagi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

”Ternyata di Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum optimal penyerapannya. Saya minta agar penyerapan anggarannya bisa dipercepat,” kata Edi kepada Cirebonpos saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (21/11).

Edi mengungkapkan, jika tahun ini penyerapan tidak bisa terealisasi secara optimal, maka bukan tidak mungkin Dinas PUPR akan dikurangi anggaran berikutnya. Karena, kata Edi, dikhawatirkan tidak akan terserap secara baik.

”Kalau tidak maksimal penyerapan, bisa dikurangi tahun berikutnya dan menjadi catatan-catatan,” ungkapnya.

Masih kata Edi, konsolidasi didalam Dinas PUPR dengan beberapa pejabat yang pensiun, mundur, dan lainnya menjadi salah satu indikasi terlambatnya kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR. Kemudian, kata dia, ada kendala lainnya adalah perencanaan dari realisasi anggaran menjadi perhatian khusus bagi DPRD.

”Pembahasa APBD 2019 diakhir November ini selesai, evaluasi sampai pertengahan Desember dan Januari bisa realisasi,” ujarnya.

Dirinya berharap, pada bulan pertama waktu berjalan ini, bisa mengurangi keterlambatan penyerapan anggaran 2019. Kemudian, lanjutnya, selain banyak pegawai yang mundur di Dinas PUPR perlu adanya penekanan untuk membangun sinergitas bekerja.

”Saya kira Pak Walikota ataupun Pj Walikota harus memberikan penekanan secara khusus, sehingga Dinas PUPR bisa maksimal lagi,” ucapnya.

Edi menuturkan, DPRD akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta keterangan kenapa masih terlambat penyerapannya. DAK untuk tahun 2019 menurun karena penyerapan tahun sebelumnya kurang optimal, sehingga pemerintah pusat mengurangi DAK ke daerah.

”DAK Tahun 2019 mendatang turun hampir 50 persen. Dan Kami bisa maklum karena situasi yang seperri ini dikhawatirkan anggaran tidak terserap,” tandasnya. (CP-06)