Akui Denda Rp11 Miliar Lebihi Batas Waktu, Inspektorat Sebut Tanggung Jawab DPUPR

Foto : CP-06 Pembangunan Gedung Setda 8 Lantai.

KEJAKSAN – Tak hanya kasus hukumnya ditangani Kejaksaan Agung, keterlambatan pembayaran denda Rp11 miliar atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pembangunan Gedung Setda 8 Lantai senilai Rp86 miliar dipastikan Inspektur Inspektorat Kota Cirebon, Eko Sambujo merupakan tanggung jawab penuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Riang (DPUPR) untuk menagih kepada kontraktor PT Rivomas Penta Surya dan menyetorkan kepada kas daerah. Apalagi saat ini sudah melebihi batas waktu sesuai aturan dan jelas ada pelanggaran.

“Periode ini pada waktu Budi Rahardjo masih memimpin DPUPR. BPK akan terus mengejar pengembalian denda keterlambatan pembangunan Gedung Setda. Perhitungan BPK pada waktu Budi menjadi kepala dinas,” kata Eko melalui sambungan telepon, Rabu (3/10) kepada Cirebonpos.

Pihaknya hanya menindaklanjuti temuan dari LHP BPK. Dimana, kata Eko, didalam LHP BPK, Kepala PUPR periode 16 Agustus 2016 sampai 30 April 2018 harus memungut dan menyetorkan denda keterlambatan Gedung Setda kepada kas daerah dengan periode berlaku sesuai UUD BPK Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat 3 untuk tindak lanjut rekomendasi BPK memiliki batas waktu 60 hari kalender, terhitung diterimanya LHP BPK.

“Jadi, dari mulai Tanggal 30 Mei 2018 maka berakhir tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan saat ini, Inspektorat belum menerima bukti penyerahan denda tersebut,” paparnya.

Eko mengungkapkan, dari UUD BPK batas waktu pembayaran denda sudah terlewati, sehingga ada pelanggaran UUD. Temuan BPK, kata di, akan ada fase evaluasi dan tindak lanjuti setiap semester. Disana, akan muncul keterangan dari BPK  disetiap tahun berikutnya di semester yang sama.

“Kalau misal hal itu akan ekses kepada bukti hukum, dimana proses hukum yang akan membawa implikasinya. Apalagi, berkaitan dengan Budi yang sudah pensiun dan beliau sebagai pribadinya. Karena pensiunan kecuali dia masih aktif,” ungkapnya.

Eko juga menuturkan, yang melakukan penyetoran denda kepada kas daerah itu DPUPR dengan buktinya Surat Tanda Detoran (STS) kepada kas daerah baik bersifat tunai maupun berbentuk alat-alat perbankan. Akan tetapi, kata dia, sampai saat ini Inspektorat belum menerima bukti pembayaran denda tersebut.

“Kami belum menerima STS nya. Dan kalaupun tidak dibayarkan, akan terus muncul pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Akui Denda Rp11 Miliar Lebihi Batas Waktu, Inspektorat Sebut Tanggung Jawab DPUPR"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*