Lewat Program GISA, Wakil Walikota Resmi Bagikan Kartu Identitas Anak

KESAMBI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membagikan ribuan Kartu Identitas Anak (KIA), Kamis (31/1) di Kampus Untag Cirebon.

Pembagian KIA tersebut langsung dibagikan oleh dilakukan Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati kepada anak-anak didampingi Ketua DPRD Kota Cirebon, Kepala Disdukcapil Jabar, Kepala Disdukcapil Kota Cirebon dan pihak lainnya.

Pembagian kartu atau grand opening KIA dilakukan bersamaan dengan pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang pencananganannya secara nasional telah dilakukan tahun 2018 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Eti mengatakan, Disdukcapil Kota Cirebon telah merampungkan pencetakan KIA sebanyak 6.000 kartu dari total target 11.000 kartu.

“Disdukcapil Kota Cirebon akan terus kami support agar bisa mencapai target pencetakan kartu (KIA),” kata Eti.

Eti mengungkapkan, gerakan sadar administrasi bisa terlihat dengan 4 hal mulai dari sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan dokumen kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan.

“Pelayanan kependudukan dituntut tidak berhenti melakukan inovasi dan program demi layanan yang lebih baik,” ungkapnya.

Masih kata Eti, inovasi Disdukcapil Kota Cirebon dalam pelayanan kependudukan yaitu “Disdukcapil Klakon” (Bisa Terlaksana/Dilakukan) yang diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan kependudukan “Klakon Sedina” (Pelayanan Sehari), “Klakon Ning RW” (Pelayanan Bisa Dilakukan di RW) dan lain-lain.

“Tujuannya pelayanan kependudukan bisa membahagiakan masyarakat karena prosesnya mudah dan cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Jabar, Heri Suherman menambahkan, pencanangan GISA telah dilakukan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat provinsi dan sekarang tingkat kota dan kabupaten.

“Pencanangan GISA di Kota Cirebon sekaligus peluncuran KIA yang akan menjadi identitas tunggal kependudukan,” kata Heri.

Heri pun menuturkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk yang ada dalam KIA akan menjadi identitas siswa didik di sekolah mulai tingkat SLTA ke bawah untuk menggantikan nomor induk siswa.

“Semua warga Negara diwajibkan memiliki NIK tidak hanya yang berusia 17 tahun ke atas, bahkan yang baru lahir juga wajib punya KIA,” tuturnya.

Masih kata Heri, untuk kota dan kabupaten di Jabar hampir setengahnya telah mencanangkan GISA dan meluncurkan KIA, adapun yang belum mencanangkan dan meluncurkan KIA saat ini telah mempersiapkan diri.

“Secara bertahap, seluruh kota dan kabupaten di Jabar akan me-launching KIA dan pencanangan GISA,” tandasnya. (CP-06)