Lewat Sekolah Siaga, Pemkab Cirebon Perluas Pendidikan Kependudukan

CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperkuat pendidikan kependudukan di sekolah untuk menyiapkan generasi muda yang memahami kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, serta perencanaan kehidupan keluarga.

Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan verifikasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2026 di SMP Negeri 2 Palimanan, Jumat (9/10).

Bupati Cirebon Imron menyambut langsung tim verifikasi nasional dan mengapresiasi SMPN 2 Palimanan yang mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran.

Sekolah tersebut juga mengembangkan Pojok Kependudukan, membina Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta mengedukasi siswa mengenai pencegahan stunting dan perkawinan usia anak.

Imron mengatakan, program SSK menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter dan memiliki pemahaman tentang persoalan kependudukan.

“Sekolah ini bukan sekadar peserta lomba, melainkan telah membuktikan diri sebagai sekolah siaga kependudukan yang luar biasa dan menjadi pionir percontohan di Kabupaten Cirebon serta Jawa Barat,” ujar Imron dalam sambutannya.

Menurutnya, Pemkab Cirebon mendukung keberlanjutan program tersebut melalui kebijakan daerah dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Salah satunya melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan.

Pemkab Cirebon juga menetapkan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak serta Grand Design Pembangunan Kependudukan 2021-2045 sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia.

Imron menegaskan, keberhasilan program SSK tidak cukup hanya melalui inovasi satu sekolah. Program tersebut perlu diperluas agar semakin banyak siswa memperoleh pengetahuan tentang kependudukan dan pembangunan keluarga.

Melalui gerakan Sedulur Sinau Kependudukan (SDSK), SMPN 2 Palimanan turut mengimbaskan praktik pendidikan kependudukan kepada sekolah lain.

Langkah ini diharapkan memperluas manfaat program sekaligus memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi tantangan kependudukan.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Made Yudhistira Dwipayama, mengapresiasi kolaborasi antara sekolah dan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan program SSK.

“Pendidikan kependudukan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi atau kompetisi, tetapi juga menempatkan isu kependudukan sebagai bagian penting pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

SMPN 2 Palimanan telah mengintegrasikan materi kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam 11 mata pelajaran.

Sekolah juga mengembangkan Pojok Kependudukan, membina PIK-R, serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi remaja.

Menurut Made, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon turut mendampingi pelaksanaan program melalui pelatihan guru, penguatan sarana literasi, pembinaan siswa, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai perangkat daerah yang mendukung program sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selain itu, SMPN 2 Palimanan mengembangkan inovasi Jati Gemar untuk memperkuat keterlibatan orang tua dalam pendidikan kependudukan.

Sekolah tersebut juga telah melakukan pengimbasan kepada sekolah lain di Kabupaten Cirebon.

PIK-R Jadi Ruang Konseling Sebaya

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menjelaskan, integrasi materi kependudukan ke dalam pembelajaran menjadi salah satu kekuatan SMPN 2 Palimanan dalam mengikuti verifikasi tingkat nasional.

Menurut Fitri–sapaan akrabnya, penerapan materi kependudukan pada 11 mata pelajaran membantu siswa memahami persoalan kependudukan melalui berbagai bidang pembelajaran, bukan hanya melalui kegiatan khusus di luar kelas.

Sekolah juga mengembangkan PIK-R sebagai ruang bagi siswa untuk berbagi cerita, memperoleh informasi, dan membantu teman sebaya menghadapi persoalan remaja.

“PIK-R Generasi Berencana betul-betul sudah menjadi pionir bagi PIK-R dan Generasi Berencana di sekolah-sekolah lainnya, di mana mereka jadi konselor teman sebaya,” kata Fitri.

Ia menambahkan, dukungan kepala sekolah dan ketersediaan fasilitas membantu siswa menjalankan peran tersebut.

Pendampingan dari DPPKBP3A bersama perangkat daerah terkait juga memperkuat pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Fitri berharap verifikasi nasional tersebut dapat memperlihatkan praktik pendidikan kependudukan yang telah berjalan di SMPN 2 Palimanan sekaligus membuka peluang bagi Kabupaten Cirebon untuk meraih prestasi pada ajang SSK tingkat nasional 2026. (CP-10)