RAPBD 2027 Fokus Infrastruktur dan Hilirisasi, Wabup Jigus Jawab Pandangan DPRD

CIREBON — Bupati Cirebon Imron melalui Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (15/9).

Pria yang akrab disapa Jigus menegaskan, RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan ekosistem hilirisasi sektor unggulan daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.

“Pembangunan ke depan harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Karena itu, infrastruktur dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam arah kebijakan RAPBD 2027,” ujar Jigus

Tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem Hilirisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah dalam Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan”.

Kebijakan ini menyasar sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif.

Dalam RAPBD 2027, belanja modal dialokasikan sebesar Rp365,70 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana pelayanan publik, serta infrastruktur pendukung kawasan ekonomi dan sentra produksi masyarakat.

“Kita ingin infrastruktur yang dibangun tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk akses dari sentra produksi menuju pasar,” kata Jigus.

Di sektor hilirisasi, Pemkab Cirebon menyiapkan pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian, penguatan rantai pasok produk unggulan, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi, pemasaran digital, penguatan kapasitas UMKM, serta investasi berbasis sumber daya lokal.

“Potensi daerah harus bisa memberikan nilai tambah. Petani, nelayan, perajin, dan pelaku UMKM harus ikut merasakan manfaat dari proses hilirisasi ini,” tuturnya.

Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp4,260 triliun, terdiri atas PAD Rp1,055 triliun dan pendapatan transfer Rp3,204 triliun.

Struktur tersebut masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, aset daerah, dan kontribusi BUMD melalui digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data, pengawasan penerimaan, serta peningkatan kualitas pelayanan.

“Kita tidak ingin peningkatan pendapatan dilakukan dengan membebani masyarakat. Yang kita dorong adalah perbaikan tata kelola, optimalisasi potensi yang ada, dan memperluas basis penerimaan,” jelasnya.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,357 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp3,323 triliun, belanja modal Rp365,70 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp657,75 miliar.

Menanggapi sorotan terhadap belanja pegawai dan belanja operasi, pemerintah menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga menopang berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, pemeliharaan infrastruktur, serta pelayanan sosial.

“Yang paling penting adalah setiap anggaran harus memiliki manfaat dan terukur hasilnya. Kita akan terus memperkuat penganggaran berbasis kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Jigus.

Jigus mengapresiasi masukan DPRD dan menegaskan seluruh catatan fraksi, akan menjadi bahan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

“Masukan DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD. Kita berharap pembahasan bersama dapat menghasilkan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (CP-10)