Kuota Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon 1.080, DPRD Ingatkan Sesuai Verifikasi Lapangan

CIREBON – Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon disiapkan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Tahun ini, estimasi penerima manfaat di Kabupaten Cirebon mencapai 1.080 siswa.

Namun, kuota tersebut tidak serta-merta dapat diisi seluruh calon siswa. Pemerintah menerapkan sejumlah tahapan seleksi untuk memastikan program benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchydin mengatakan, calon siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2.

Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, termasuk keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.

“Pemkab Cirebon sifatnya hanya penerima manfaat. Kemudian membantu ketika Sekolah Rakyat ini berjalan,” kata Muchydin, Selasa (1/9).

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial memiliki peran dalam membantu menyiapkan data calon penerima manfaat.

Data tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk proses seleksi di tingkat pemerintah pusat.

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa saja yang nantinya diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Muchydin menjelaskan, data awal calon penerima berasal dari kelompok desil 1 dan 2. Data tersebut kemudian dikirimkan kepada pemerintah pusat untuk menjalani proses penyaringan serta verifikasi lebih lanjut.

Tahapan tersebut menjadi penting karena jumlah warga yang masuk dalam data desil 1 dan 2 cukup besar. Sementara itu, kuota yang tersedia terbatas.

Ia mencontohkan, apabila dalam satu kecamatan terdapat sekitar 100 nama yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2, seluruh nama tersebut belum tentu otomatis menjadi calon siswa.

“Dari satu kecamatan ada 100 data desil 1-2, akan diseleksi lagi, misalnya menjadi 30 atau 20. Kemudian, Kemensos turun langsung ke lapangan mengecek keadaan calon siswa, yang benar-benar masuk miskin ekstrem,” ujarnya.

Menurut Muchydin, proses verifikasi lapangan diperlukan agar program Sekolah Rakyat tidak hanya mengandalkan data administratif. Kondisi ekonomi dan kehidupan calon penerima manfaat juga akan menjadi bagian penting dalam proses penentuan.

Hal tersebut berkaitan dengan konsep Sekolah Rakyat yang memberikan dukungan pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar siswa selama mengikuti program. Pemerintah, kata dia, akan menanggung berbagai kebutuhan siswa, mulai dari pakaian, makanan hingga pendidikan.

Program tersebut bahkan diharapkan mampu membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Dengan warga miskin ekstrem ini, terbantu bisa kuliah dan dijamin semua oleh pemerintah,” katanya.

Bagi Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan tidak harus mewarisi kondisi ekonomi orang tuanya.

Pendidikan dipandang sebagai salah satu pintu untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbesar peluang mereka memperoleh masa depan yang lebih baik. “Sekolah menjadi pintu keluarnya,” ujar Muchydin.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon nantinya mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan program yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, estimasi kuota sekitar 1.080 siswa juga tidak akan langsung terpenuhi dalam satu tahap. Jumlah penerima manfaat akan disesuaikan dengan kesiapan program serta proses seleksi yang dilakukan.

DPRD Kabupaten Cirebon memastikan akan ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut, terutama koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan pemerintah pusat.

Pengawasan dinilai penting agar proses seleksi berlangsung tepat sasaran dan manfaat Sekolah Rakyat benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada pada kelompok paling membutuhkan.

Dengan konsep tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan bukan hanya menjadi program pendidikan gratis, tetapi juga menjadi instrumen untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. (CP-10)