Taufik Hidayat: Pemda Harus Serius dan Konsisten Kembangkan UMKM

INDRAMAYU – Pemerintah daerah diminta menunjukkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu kekuatan ekonomi masyarakat dan daerah.

Anggota DPRD Jawa Barat H Taufik Hidayat SH mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan perekonomian hingga tingkat daerah.

“Pemerintah daerah harus serius dan konsisten dalam mengembangkan UMKM. Jangan hanya memberikan pembinaan sesaat, tetapi harus ada pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku UMKM benar-benar bisa naik kelas,” ujar Taufik.

Menurutnya, pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, legalitas usaha, akses permodalan, penguatan kemasan dan kualitas produk, digitalisasi hingga perluasan akses pasar.

Taufik menilai, pemerintah juga perlu membuka lebih banyak peluang kemitraan antara UMKM dengan dunia usaha maupun industri besar. Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi memiliki kesempatan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.

“UMKM membutuhkan akses pasar, modal, teknologi dan pendampingan. Pemerintah harus hadir untuk membuka akses tersebut sehingga pelaku usaha tidak berjalan sendiri,” katanya.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari arah pengembangan UMKM Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui program pendampingan wirausaha naik kelas, inkubator bisnis, kemitraan usaha, sertifikasi, promosi dan pemasaran produk. Di Jawa Barat sendiri tercatat sekitar 5,4 juta UMKM, yang mayoritas merupakan usaha mikro.

Taufik juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi UMKM. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas pemasaran, meningkatkan efisiensi serta menjangkau konsumen di luar wilayah.

“Pelaku UMKM harus didorong mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing,” tuturnya.

Selain itu, ia meminta agar program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan dan kegiatan seremonial. Setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur, misalnya peningkatan omzet, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk maupun bertambahnya jumlah UMKM yang mampu naik kelas.

Hal tersebut sejalan dengan program pengembangan UMKM dalam RKPD Jawa Barat 2026 yang menargetkan peningkatan omzet UMKM binaan serta memperkuat ekosistem digital, akses pasar, pembiayaan, teknologi dan kemitraan.

“Yang paling penting adalah hasilnya dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Kalau omzet meningkat, pasar bertambah dan usaha berkembang, berarti pembinaan pemerintah benar-benar memberikan dampak,” tegas Taufik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM.

“Kalau UMKM kuat, ekonomi masyarakat juga akan semakin kuat. Karena itu, pemerintah daerah harus menjadikan pengembangan UMKM sebagai program prioritas dan dilakukan secara konsisten,” pungkasnya. (CP-06)