Akhir Juli, Pemkab Cirebon Siap Launching Sekolah Rakyat Terintegrasi

CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini tengah mematangkan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan siap digunakan sebelum kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung.

Agenda tersebut direncanakan akan dimulai dengan kedatangan siswa serta proses registrasi pada 30 Juli 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan MPLS secara resmi pada 31 Juli 2026.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang akrab disapa Jigus, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak.

Pihaknya pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat atas atensi yang diberikan kepada Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah, pada hari ini saya mewakili Pak Bupati melaksanakan rapat koordinasi terkait Sekolah Rakyat, yang Insyaallah tadi sudah disampaikan oleh ibu direktur, nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli di tahun ini,” ujar Jigus.

Sekolah ini dipersiapkan untuk menampung total 540 siswa yang terbagi ke dalam 18 rombongan belajar. Para siswa tersebut berasal dari migrasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Secara teknis, pemerintah daerah membagi kuota siswa tersebut secara merata ke dalam jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang nantinya akan mendapatkan alokasi sebanyak 180 siswa.

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Suratna, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah keamanan dan kenyamanan gedung bagi siswa. Ia menuturkan bahwa penundaan jadwal dilakukan, karena alasan keselamatan.

“Karena kalau kita paksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak,” ungkapnya.

Progres pembangunan fisik sekolah dilaporkan telah mencapai 80 persen dan terus dikebut pengerjaannya.

Fasilitas asrama yang disediakan mencakup 4 unit dengan total 544 tempat tidur untuk mendukung kehidupan siswa. Selain itu, tersedia ruang makan yang dirancang mampu menampung 576 set meja dan kursi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur dasar penunjang operasional sekolah. Hal ini meliputi akses air bersih, sistem kelistrikan, layanan internet, serta pengelolaan sampah yang teratur.

Dukungan lintas sektor terus dioptimalkan, termasuk keterlibatan Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan medis bagi para siswa serta kesiapan tenaga pengajar.

“Gurunya sudah siap semua, sudah ada,” tambah Suratna.

Proses penerimaan siswa akan diawali dengan penyerahan resmi dari pihak orang tua kepada sekolah pada 30 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini tengah mengoptimalkan upaya agar target kuota siswa terpenuhi.

“Sedang dicari optimalisasi untuk mencapai kuota itu,” tegas Suratna. Secara keseluruhan, pemerintah daerah optimis bahwa SRT ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masa depan anak-anak di wilayah tersebut. (CP-10)