Bappenas Dorong Pemerintah Daerah Wujudkan Pembangunan Inklusif Melalui Temu Inklusi 2025

JAKARTA—Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan berperan aktif dalam penyelenggaraan Temu Inklusi 6 yang berlangsung pada 2–4 September 2025 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi gerakan difabel sekaligus momentum penting peluncuran Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard memberikan arahan melalui video conference menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. “Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” tegas Wamen Febrian, Rabu (3/9).

“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif tercermin dalam RPJMN 2025–2029, di mana Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta Prioritas Nasional 6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” tambah Wamen Febrian.

Diselenggarakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah, Temu Inklusi telah menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi bagi tantangan inklusi di Indonesia. Tahun ini, acara mengusung tema “Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045.”

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Maliki menegaskan, bahwa penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif disabilitas bukan sekadar simbolis, melainkan instrumen untuk memastikan program pembangunan benar-benar melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. “Salah satu hasil nyata temu inklusi ini adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang hingga kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi,” terangnya.

Melalui sinergi multipihak, praktik baik pembangunan inklusif diharapkan dapat terus diperluas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan merata bagi semua warga negara. (CP-10)