Dialog Soal Kenaikan PBB, Paslon Walikota Komitmen Berpihak pada Masyarakat

KEJAKSAN – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon belum membahas solusi untuk meringankan.

Setelah pengajuan JR atas peraturan kenaikan PBB, Paguyuban Warga Pelangi Cirebon mengadakan forum diskusi dengan tema “Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota”.

Diskusi tersebut di acara salah satu hotel di Jalan Siliwangi Kota Cirebon, yang dihadiri oleh tiga paslon walikota dan wakil walikota Cirebon.

Pasangan Eti Herawati-Suhendrik serta Dani Mardani-Fitria Pamungkaswati hadir dalam forum tersebut. Namun paslon Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati tidak hadir.

Ketua Panitia, Hendrawan mengatakan, pentingnya diskusi ini bagi masyarakat untuk mengetahui visi dan misi para calon pemimpin terkait kebijakan yang mengakibatkan naiknya PBB.

“Kami masyarakat ingin mengetahui cara pandang para paslon dalam menyikapi tuntutan Judicial Review (JR) kita terhadap perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi, jika mereka terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota,” kata Hendrawan.

Hendrawan mengungkapkan, fokusnya mencari solusi agar PBB tidak lagi mengalami kenaikan yang tinggi.

“Kami fokus menyikapi PBB, agar tidak naik seperti saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Bakal Calon, Dani Mardani menyatakan siap menunggu hasil JR dari MA dan berjanji akan meninjau ulang perda tersebut jika putusan MA tidak sesuai harapan masyarakat.

“Kehadiran saya dan Ibu Fitria Pamungkaswati sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan ini,” katanya.

Dani memastikan, akan patuh pada keputusan MA, namun jika keputusannya tidak sesuai, kami akan meninjau ulang terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya klausul penggunaan tarif PBB yang saat ini dirasa terlalu memberatkan.

Sementara itu, Walikota Bakal Calon, Eti Herawati juga menegaskan komitmennya untuk mendukung masyarakat mencari solusi atas kenaikan PBB yang dirasa terlalu tinggi.

“Kalau nanti keputusan JR tidak berpihak, ya kita harus merevisi Perda itu. Saya setuju kita harus evaluasi semua ini, intinya kita berpihak kepada masyarakat,” ujar Eti. (CP-06)