Siapkan Caleg Potensial, Golkar Resmi Daftar ke KPU

CIREBON – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Cirebon resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke kantor KPU setempat, Minggu (14/5).

Pendaftaran Partai berlambang pohon beringin tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar, Teguh Rusiana Merdeka, Pengurus DPD Jabar, Lili Eliyah dan para pengurus dan simpatisan partai.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka mengatakan, pihaknya mendaftarkan 50 bakal calon legislatif yang akan mengikuti Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, 50 bakal calon legislatif tersebut merupakan kader partai yang memang potensial untuk maju di Pemilu mendatang.

“Kami yakin Partai Golkar pada Pemilu 2024 mendatang bisa mendulang suara yang tinggi. Karena 50 calon legislatif kita merupakan calon yang potensial dan bisa mendongkrak suara partai,” katanya.

Teguh pun mengungkapkan, pihaknya dalam Pemilu 2024 ini menargerkan 10 kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, Golkar setiap mencetuskan sesuatu berdasarkan tahapan.

“Jadi, kalau ditanya target Golkar targetnya berdasarkan amanat Rakerda yaitu 10 kursi dan itu hal yang rasional dan realistis. Insya Allah akan menjadi partai pemenang dengan 10 kursi pun,” ungkap Teguh.

Ia pun menjelaskan, calon legislatif yang mendaftarkan melalui kendaraan Golkar dari semua kalangan. Seperti diketahui, kata dia, Partai Golkar yakni partai terbuka untuk semua golongan.

“Calon dari petahana semuanya ikut kembali di Kabupaten Cirebon, dan itu perintah partai untuk masuk ke kabupaten dalam rangka menaikan suara. Ini notabennya ada suara di beberapa dapil menjadi 2 kursi. Ada juga dari Pensiunan ASN, polisi yang mendaftar melalui Golkar,” katanya.

Disinggung soal keterwakilan perempuan, kata Teguh, pada PKPU baru itu masih dalam revisi. Sehingga, pihaknya tetap melaksanakan sesuai aturan yang sudah ada.

“Artinya kita mengikuti aturan yang ada sekarang dari beberapa hal. Karena di Golkar ada beberapa tahapan. Dan kebetulan di Partai Golkar harus ada persetujuan dari provinasi dan disahkan oleh DPP. Sehinga hari ini yang kita daftarkan yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPP lebih khsusunya sudah memiliki SK. Jadi, kita tidak bisa merubah nama-nama yang sudah di SK-kan oleh DPP Golkar,” katanya. (CP-10)