Pengaduan Konsumen Meningkat Signifikan, OJK Cirebon Gelar Evaluasi Kinerja LJK dan EPK

KESAMBI – Sebagai sarana publikasi atas kinerja dan kegiatan LJK dan EPK di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, Kantor OJK Cirebon menggelar Media Briefing terkait Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (EPK) di Ciayumajakuning Periode Semester II Tahun 2022, Rabu (21/12).

Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari sinergi Kantor OJK Cirebon bersama insan media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat. Media Briefing ini dilaksanakan secara offline dan diikuti oleh 39 media di Ciayumajakuning baik media cetak maupun media online.
Turut hadir Kepala OJK Cirebon Mohammad Fredly Nasution, Kepala Bagian Pengawasan LJK Nana Rosdiana, dan Kepala Subbagian Edukasi dan Pelayanan Konsumen Panny Malangsari Mulyadi.

Mohammad Fredly Nasution mengatakan, saat ini, terdapat 19 BPR yang berada di bawah pengawasan Kantor OJK Cirebon karena 1 BPR yaitu BPR Harapganda melakukan merger dengan BPR di bawah Pengawasan Kantor OJK Regional Jawa Barat pada tanggal 5 September 2022. Jumlah LKM di bawah pengawasan Kantor OJK Cirebon saat ini sebanyak 8 LKM/S dengan 1 LKM yaitu LKM Mina Sumitra Karangsong dicabut izin usahanya pada tanggal 31 Agustus 2022. Dari segi kepemilikan, BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebanyak 8 BPR dan 11 BPR dimiliki oleh swasta.

“Secara umum, kinerja BPR di Ciayumajakuning per Oktober 2022 relatif baik meskipun total asset dibandingkan dengan periode Desember 2022 (ytd) mengalami penurunan sebesar 4,76% dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sebesar 2,84%. Namun demikian, total penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,83% secara year to date. Dari sisi permodalan, BPR masih sangat baik dalam meng-absorp potensi risiko dengan rasio CAR sebesar 24,28% per Oktober 2022,” papar Fredly.

Adapun untuk penyaluran kredit, kata dia, BPR masih didominasi oleh bukan lapangan udaha lainnya atau sektor konsumtif sebesar 41,80%, namun diikuti oleh dua sektor produktif lainnya yaitu perdagangan besar dan eceran sebesar 32,66% serta sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan sebesar 13,72%. Dalam hal restrukturisasi, total restrukturisasi kredit BPR sebesar Rp194,65 Miliar. Debitur UMKM mendapatkan porsi restrukturisasi kredit BPR terbesar, yaitu 2.308 debitur, sementara debitur non UMKM yang mendapatkan restrukturisasi kredit hanya sebanyak 167 debitur.
Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di bawah pengawasan Kantor OJK Cirebon yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional maupun Syariah (LKM/S) dan Bank Wakaf Mikro (BWM), untuk indikator kinerja LKM hampir seluruhnya mengalami peningkatan yaitu total asset, pembiayaan yang disalurkan, DPK, laba berjalan,  jumlah nasabah penyimpan dana, dan jumlah nasabah peminjam dana secara year to date dengan peningkatan masing-masing 85,08%; 47,27%; 113,88%; 132%; 61,01%; dan 14,14%. Namun demikian, tingkat NPL pada LKM juga sedikit meningkat dibanding periode Desember 2021 sebesar 0,27%.

“Pada LKMS, peningkatan terjadi pada total asset, pembiayaan yang disalurkan, DPK, jumlah nasabah penyimpan dana, dan jumlah nasabah peminjam dana secara year to date dengan peningkatan masing-masing sebesar 6,68%; 2,25%; 6,92%; 8,17%; dan 2,25%. Sementara, laba berjalan dan NPL mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,50% dan 1,63% (ytd),” jelasnya.

Sementata pada BWM, seluruh kinerja keuangan mengalami penurunan dan NPF meningkat secara year to date. Penurunan terjadi di total asset, pembiayaan yang disalurkan, laba berjalan, dan jumlah nasabah penyimpan dana masing-masing sebesar 2,29%; 32,68%; 108,45%; dan 35%. Tingkat NPF pada BWM terjadi peningkatan sebesar 0,44% secara year to date. Dapat kami sampaikan bahwa BWM tidak dipekenankan menghimpun DPK seperti LKM/S.

Di sektor pasar modal, pendalaman terus dilakukan Kantor OJK Cirebon melalui Sekolah Pasar Modal (SPM) berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Barat terutama kepada pelajar dan mahasiswa. Per Oktober 2022, Kantor OJK Cirebon telah melaksanakan 28 kali SPM dan membentuk 8 galery investasi yang dapat digunakan pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari sector pasar modal maupun belajar berinvestasi di pasar modal. Hal tersebut mendorong peningkatan jumlah investor pasar modal di Ciayumajakuning dengan jumlah Single Investor Identification (SID) per Oktober 2022 sebanyak 225,62 Ribu dan transaksi saham mencapai Rp1,2 Triliun.

Sementara itu, kata Fredly, terkait dengan bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang juga menjadi tugas EPK Kantor OJK Cirebon dalam mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Ciayumajakuning, dapat disampaikan bahwa jumlah pengaduan konsumen dan masyarakat meningkat signifikan di Bulan Oktober 2022 dibandingkan Desember 2021 dengan total pengaduan sebanyak 777 pengaduan yang terdiri atas pengaduan melalui telepon sebanyak 414 pengaduan; pengaduan walk in sebanyak 286 pengaduan; dan pengaduan melalui surat sebanyak 77 pengaduan; sementara jumlah pengaduan di bulan Desember 2021 sebanyak 382 pengaduan.

“Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pengaduan walk in yang sebelumnya tidak ada, karena Kantor OJK Cirebon telah membuka layanan pengaduan offline pada semester II Tahun 2022 dengan topik aduan yang banyak disampaikan terkait konsultasi legalitas Pinjol, konsultasi SLIK, paylater, dan konsultasi peraturan di sektor perbankan dan IKNB. Untuk pengaduan yang disampaikan melalui surat, Kantor OJK Cirebon menindaklanjuti melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK),” paparnya.

Dari 777 pengaduan yang masuk ke Kantor OJK Cirebon, lanjut dia, pengaduan terbanyak adalah terkait pengaduan lain-lain sebesar 41,95% dimana hal-hal yang diadukan adalah yang sifatnya konsultasi seperti konsultasi legalitas Pinjol, pengaduan CSI, KSP, konsultasi SLIK, konsultasi peraturan IKNB, dan konsultasi lainnya. Pengaduan terbesar kedua yang terkait dengan Bank Umum sebesar 27,79% yang terkait dengan masalah restrukturisasi, pengambilan jaminan, pelunasan dipercepat, dan take over kredit. Pengaduan terbesar ketiga adalah di sektor Perusahaan Pembiayaan sebesar 16,73% mayoritas terkait dengan penarikan objek pembiayaan, paylater, dan penyalahgunaan data melalui social engineering. Pengaduan terbesar keempat adalah ke Fintech Lending sebesar 6,18% mayoritas terkait dengan penyalahgunaan data melalui social engineering.

“Selain menangani penanganan pengaduan konsumen, Kantor OJK Cirebon juga melayani permintaan SLIK Debitur dan per Oktober 2022, Kantor OJK Cirebon telah melayani 6.030 permintaan SLIK debitur,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kota Cirebon lebih tinggi dibanding tingkat literasi dan inklusi keuangan secara nasional yaitu 51,81% dan 87,05%; sementara tingkat literasi dan inklusi nasional sebesar 49,68% dan 85,10%. Kantor OJK Cirebon tidak berpuas diri atas pencapaian tersebut karena masih terdapat gap antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kota Cirebon sebesar 35,24%.

Kantor OJK Cirebon terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat selain meningkatkan inklusi atau tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat melalui edukasi keuangan secara berkelanjutan dengan target sasaran perempuan, pelajar, Pelaku UMKM, masyarakat di perdesaan, masyarakat di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dan kaum disabilitas. Per November 2022, Kantor OJK Cirebon telah melakukan 45 kegiatan edukasi keuangan dengan 4 edukasi di sector perbankan; 2 edukasi sector IKNB; 4 edukasi waspada investasi dan pinjol illegal; 1 edukasi terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD); dan 34 edukasi terkait OJK, Sektor Jasa Keuangan (Perbankan, IKNB, Pasar Modal), Entitas Ilegal (Investasi dan Pinjol Ilegal).
Program penguatan literasi dan inklusi keuangan juga dilakukan melalui TPAKD dimana saat ini terdapat 5 TPAKD di Ciayumajakuning yaitu TPAKD Kota Cirebon, TPAKD Kabupaten Cirebon, TPAKD Kabupaten Majalengka, TPAKD Kabupaten Indramayu, TPAKD Kabupaten Kuningan dengan program inisiatif Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian (K/PSP), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Melalui program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diharapkan masyarakat semakin paham akan produk dan layanan keuangan, merasakan manfaatnya, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat tidak mudah mengakses dan terjebak pada layanan keuangan non formal,” pungkasnya. (CP-06)