Sangat Meresahkan! Pencairan DAK Fisik Disdik Diduga Dipotong 17%, Juga Harus Seizin Orang Luar

CIREBON – Pekerjaan DAK Fisik Dinas Pendidikan (Disdik) 2022 yang sudah berjalan dengan anggaran Rp21 miliar yang tersebar di 41 sekolah baik negeri maupun swasta, terus menimbulkan persoalan dan kejanggalan. Mulai dari monopoli, kualitas pekerjaan buruk, tragisnya lagi potongan saat pencairan hingga 17%. Parahnya lagi, sudah dipotong harus lapor dan izin pula ke seseorang berinisial AC (diduga tangan kanan orang berpengaruh).

Jelas, kondisi tersebut sangat meresahkan dan mengganggu jalannya pekerjaan serta akan mempengaruhi hasil kerja juga di lapangan.

Informasi tersebut diterima langsung Cirebonpos dari pantauan di lapangan atas pelaksanaan kerja DAK Fisik Disdik 2022 ini.

“Masa kita disuruh Dinas selaku pelaksana untuk izin ke ACxxx (orang tertentu) yang bukan siapa-siapa dan dia orang luar, untuk proses pencairan kerja kita sendiri. Kan konyol ini,” ujar salah satu pekerja yang enggan namanya ditulis kepada Cirebonpos.

Tak cukup sampai disitu, kata dia, ada indikasi selain harus izin juga akan dikenakan potongan sekitar 17% dalam pencairannya. Jelas, ini tidak manusiawi dan biadab.

“Kami yang mengerjakan, masa mereka yang motong seenaknya anggaran pencairan. Apa-apaan ini. Udah gitu, setiap ke lapangan minta semua material harus berkualitas, kan bingung,” tambahnya.

Memang, kata sumber ini, Dinas seolah tak berdaya dengan tekanan dari kelompok mereka selama ini karena mereka selalu menggunakan tangan besi. Sehingga, semuanya seolah-olah apa kata kelompok tertentu dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini hingga pencairan.

Atas hal itu, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan atas kondisi ini. Karena sangat meresahkan dan sewenang-wenang terhadap pekerja lokal selama ini.

“Memang dinas sudah tak berdaya meski jelas ini pelanggaran dan penyimpangan. Saya yakin aparat penegak hukum juga sudah tahu dan sedang memantau dan tinggal bergerak atas semua kejanggalan yang terjadi. Saya harap segera turun APH ini, agar memberi efek jera. Jangan kami terus yang dikorbankan sebagai pekerja lokal,” pungkasnya. (CP-06)