Lili Eliyah Minta ASN Terus Tingkatkan Inovasi dan Kreatifitas

CIREBON – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Lili Eliyah SH MM mendorong peningkatan kualitas mutu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi dalam situasi pascapandemi Covid-19 sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif.

Lili mengatakan pihaknya mencoba menjawab tantangan tersebut dengan melakukan penyesuaian kebijakan terkait sistem pembelajaran yang terintegrasi. Tujuannya agar pengembangan kompetensi ASN bisa sesuai dengan perubahan tantangan zaman.

“Memastikan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi dan juga orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Lili, Senin (17/10).

Menurut Lili kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai perubahan dan dinamika dalam pengembangan kompetensi bagi ASN. Selain itu, digitalisasi dalam segala proses bisnis membutuhkan pengetahuan dan keterampilan bagi pihak-pihak yang terlibat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Penerapan digitalisasi dalam pelatihan di terapkan pasca pandemi Covid-19. Hal itu mencerminkan lembaga penyelenggara pelatihan harus secara cepat dan tepat dalam memformulasikan kebijakan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan munculnya kebijakan ASN corporate university (Corpu) diharapkan menjadi panduan bagi lembaga penyelenggara pelatihan untuk mengimplementasikan kebutuhan pengembangan kompetensi demi mencapai sasaran strategis instansi secara komprehensif.

Diharapkan ke depannya, ASN dapat menjadi sebuah pendekatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan secara terintegrasi dengan kerangka strategi nasional dan instansional.

Lili pun menuturkan, kehadiran PPPK sebagai bagian dari ASN adalah jawaban atas kebutuhan SDM aparatur negara. Ia menegaskan PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dengan cepat dan tuntas.

“Terbitnya kebijakan ASN dan orientasi bagi PPPK adalah bentuk penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN. Dalam UU ASN diatur terdapat hak pengembangan kompetensi ASN yang harus dipenuhi,” pungkasnya. (CP-06)