Meski Mulai Sulit Didapatkan, Kepala DPKUKM Ngaku Pasokan Gas Melon Masih Normal

KEJAKSAN – Pasokan gas elpiji 3 kg ke Kota Cirebon masih dianggap normal. Adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pasokan gas melon bersubsidi tersebut, dikarenakan meningkatnya permintaan saat ini.

Hal itu seperti diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) Kota Cirebon, drh Maharani Dewi, jika hingga kini kuota elpiji 3 kg di Kota Cirebon masih normal. Yang terjadi saat ini, kata dia, dikarenakan tingginya permintaan ditengah masyarakat.

“Musim hujan membuat sejumlah pedagang mengalami peningkatan permintaan. Sehingga, berdampak pada meningkatnya pemakaian elpiji 3 kg,” kata Maharani saat ditemui di kantornya, Selasa (10/3).

Akibatnya, lanjut Maharani, sejumlah pedagang yang pembeliannya hanya satu tabung seperti pedagang gorengan mengalami kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Termasuk juga ibu-ibu rumah tangga. Kalau pun ada, harganya mencapai Rp 23 ribu/ tabung.

“Tapi itu di tingkat eceran. Sedangkan di tingkat pangkalan harganya masih tetap sesuai harga eceran tertinggi, HET elpiji 3 kg di tingkat pangkalan saat ini masih Rp 16 ribu/tabung,” jelasnya.

Untuk penambahan kuota elpiji 3 kg, menurut Maharani, biasanya hanya berlaku saat  hari besar seperti Lebaran, Natal dan tahun baru. Namun, saat ini Maharani mengungkapkan, jika mereka telah berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk membahas permasalahan ini.

“Kalau penambahan gas elpiji 3 kg pada saat hari besar saja. Kami terus koordinasi dengan pihak terkait, sehingga tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Sementara itu, menyinggung gula pasir, Maharani mengungkapkan stok sebenarnya masih ada. Akan tetapi, diakuinya, memang harganya melonjak, khususnya di pasar tradisional.

“Kenaikan harga gula karena stoknya yang memang menipis. Gula lokal belum melakukan giling,” tuturya.

Saat ini DPUKM Kota Cirebon tengah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi  untuk membahas minimnya stok gula di pasaran.

“Kami pun koordinasi dengan pemerintah jawa barat sehingga semua bisa teratasi masalahnya,” tandasnya. (CP-06)