KEJAKSAN – Meskipun sudah mendapat surat penugasan dari Walikota Cirebon, Bus Rapid Transit (BRT) belum juga dioperasikan oleh PD Pembangunan sampai dengan Bulan Maret 2020 ini.
Hal tersebut mencirikan bahwa PD Pembangunan belum ada kesiapan yang matang untuk mengelola dan mengoperasikan BRT. Apalagi, terdapat banyak kendala dalam mempersiapkan pengoperasian BRT dan lainya. Hal ini menunjukan beban berat yang diemban PD Pembangunan dan harus segera ada pembuktian sikap tegas dari jajaran direksinya.
Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Shahriar MBA saat diwawancarai oleh Cirebonpos ditengah kegiatannya, Selasa (10/3).
“Banyak kendala di PD Pembangunan seperti tidak punya pengalaman pengelolaan kendaraan dan SDM tidak ada, tata cara mengelola pun menjadi persoalan tersendiri,” kata Watid.
Kemudian, lanjut Watid, belum juga beban biaya yang pasti akan dilakukan subsidi. Apalagi, Banyak kendala teknis dan segalanya.
“Semoga PD Pembangunan bisa segera mengatasi karena persoalan bisnis yang sekarang ada saja belum sehat sekali, apalagi ditambah beban tambahan mengelola BRT,” ujarnya.
Watid mengungkapkan, mudah-mudahan PD Pembangunan bisa segera mengambil langkah karena kerjasama dengan Organda pun bisa dilakukan.
“Beban PD Pembangunan cukup berat dan semoga bisa mengatasi kesulitan. Kan jelas, mereka belum punya pengalaman dan SDM tidak ada,” tandasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Belum Punya Pengalaman dan SDM Tidak Ada, Ketua Komisi II Sebut PD Pembangunan Hadapi Beban Berat Soal BRT"