KEJAKSAN – Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon menjadi tempat yang kurang diminati oleh PNS dalam pendaftaran Open Biding.
Pasalnya, banyak permasalahan yang terjadi bahkan sampai terjerat persoalan hukum, membuat PNS enggan masuk di DPUPR.
Meskipun ada dua kandidat lain yang digadang-gadang akan mendaftar sebagai Calon Kepala DPUR yakni Kepala BPPD Agung Soedjiono dan Plt Kepala DPUPR Irawan Wahyono.
Di hari terakhir pendaftaran open biding yang serius untuk melakukan pendaftaran sebagai Calon Kepala DPUPR hanya Kepala ULP, Syaroni.
Syaroni menjelaskan, dirinya melihat peluang yang pendaftarnya sedikit dalam open biding. Dan hal itu ada pada posisi Calon Kepala Dinas PUPR.
“Saya nyari peluang yang sedikit pendaftarnya. Disisi lain Keinginan sendiri untuk ikut open biding karena bisa naik ke eselon II,” kata Syaroni saat ditemui oleh Cirebonpos di kantornya, Jumat (4/10).
Syaroni pun mengakui, bahwa melihat kebelakang banyak sekali permasalahan yang menjerat DPUPR. Untuk itu, dirinya bertekad akan membenahi itu semua dan bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Dari sebelumnya memang PUPR ada masalah, kita ikuti proses dan setiap masalah kedepan akan diselesaikan dengan aturan,” ungkapnya.
Menurut Syaroni, DPUPR masuk dalam urusan yang wajib untuk dilayani sebagai hak dasar masyarakat. Tentunya, kata dia dengan mengikuti visi misi Walikota dan Wakil Walikota.
“Saya sudah dapat ijin pimpinan, dan ini sedang daftar. Hari ini terakhir sampai pukul 24.00 WIB,” ujarnya.
Syaroni pun menuturkan, yang lalu biarlah menjadi pelajaran dan tidak akan terulang kembali. Untuk itu, sedikit demi sedikit akan dibenahi dari mualai SDM, administrasi dan pengawasan yang sangat perlu diperketat.
“Persoalan lama menjadi pelajaran akan diperbaiki kedepan. Dan perencanaan akan dibenahi semuanya,” pungkasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Banyak Masalah Hukum dan Sedikit Peminat, Syaroni Pilih Ikut Open Biding Kepala DPUPR"