Pastikan Tak Kena Sanksi, Ketua DPRD Akui RPJMD Sudah Resmi Disahkan

Foto : CP-06 Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi.

KEJAKSAN – Meskipun melalui proses serta drama yang cukup panjang dalam pembahasan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, akhirnya Raperda RPJMD telah disahkan untuk bisa digunakan selama 5 tahun kedepan.

Hal tersebut dipastikan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi yang telah menandatangani RPMJD untuk dilanjutkan dengan tanda tangan Walikota Cirebon sebagai bentuk pengesahan RPJMD.

“Kemarin sudah penyempurnaan RPJMD di Provinsi dengan Pansus DPRD serta Tim Asistensi Pemerintah Kota Cirebon hingga larut malam di Kantor BAPPEDA Provinsi,” kata Edi kepada awak kedia saat ditemui di Gedung DPRD, Rabu (12/6).

Edi memastikan, bahwa nomor dan tanggal sudah disiapkan dimana deadline terakhir hari Selasa kemarin sehingga hari ini bisa ditanda tangani dan ditetapkan.

“Saya sudah tanda tangan dengan tertanggal 11 Juni 2019, sehingga tidak melewati dari batas waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.

Edi mengungkapkan, Walikota Cirebon pun sudah menanda tangani RPJMD tersebut. Kota Cirebon, kata dia, urutan ke 26 serta Kabupaten Banjar ke 27. Untuk itu, lanjutnya, Kota Cirebon tidak terkena sanksi.

“Selanjutnya bisa digunakan selama lima tahun kedepan sebagai dasar jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Masih kata Edi, RPJMD akan mulai berjalan di Tahun 2020 mendatang. Semua, kata dia, ada solusinya dalam proses RPJMD ini, apalagi Provinsi tidak menjadikan ini permasalahan.

“Kita sudah sesuai waktu, sehingga tidak ada sanksi. Semoga kedepan bisa berjalan lancar dalam berjalannya RPJMD ini,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Pastikan Tak Kena Sanksi, Ketua DPRD Akui RPJMD Sudah Resmi Disahkan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*