Minta Tambahan Tunjangan, Diduga Oknum Dewan Manfaatkan Pengesahan RPJMD

Foto : Ilustrasi Rapat Bersama

KEJAKSAN – Pembahasan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kejar tayang. Namun demikian, ada saja oknum dewan yang memanfaatkan kondisi tersebut dan diduga meminta beberapa jatah seperti Jatah pembahasan Panasus RPJMD, Kenaikan Tunjangan Dewan dan Kenaikan Uang Saku Perjalanan Dinas.

Kondisi tersebut diduga didasari dengan desakan, jika RPJMD tidak diparipurnakan Senin (20/5) mendatang, bisa dipastikan Walikota dan DPRD selama 3 bulan tidak gajian.

Informasi yang dihimpun Cirebonpos, kemarin malam rapat pembahasan deadlock karena Wakil Walikota tidak bisa memutuskan. Dimana anggota dewan meminta komitmen kepada eksekutif atas pembahasan RPJMD tersebut. Namun demikian, ketika eksekutif meminta tanda tangan, para anggota dewan tidak bersedia atau menolaknya.

“Rapat sempat deadlock, dan Pemkot belum bisa memenuhi keinginan dewan tersebut,” ujar sumber Cirebonpos dilingkungan Pemkot Cirebon yang enggan disebutkan namanya.

Adapun yang diminta oknum dewan yakni diantaranya kenaikan tunjangan perumahan dan lain-lain hingga Rp22 juta. Dan, untuk perjalanan dinas juga minta dinaikan per hari hingga Rp3 juta.

Bahkan, diduga ada oknum dewan yang terus mendesak Walikota agar segera diputuskan dan disetuji atas keinginan tersebut.

Untuk itu, eksekutif belum bersedia memenuhi keinginan DPRD yang begitu fantastis. Meski demikian, kabarnya Walikota juga harus rela jika tidak digaji selama 3 bulan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD atas hal tersebut. (CP-06)

Be the first to comment on "Minta Tambahan Tunjangan, Diduga Oknum Dewan Manfaatkan Pengesahan RPJMD"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*