Siap Pertahankan WTP, Walikota Terima Tim BPK Persiapkan LKPD 2018

KEJAKSAN – Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Cirebon harus siap diperiks oleh Badan Pemeriksa Keuanyan (BPK). Hal ini dalam rangka untuk tetap menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang harus dipertahankan.

Demikian arahan langsung dari Walikota Cirebon, Nashrudin Azis saat menerima tim BPK RI Perwakilan Jawa Barat dalam rangka Persiapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 di Ruang Adipura Kencana, Balaikota Cirebon, Rabu (6/2).

“Semua SKPD harus siap untuk diperiksa. Dan semua SKPD untuk mempersiapkan materi yang harus disampaikan dan dilaporkan kepada pemeriksa. Jangan lari dari pemeriksaan, jangan sembunyikan hasil pemeriksaan,” tegas Azis.

Pemeriksaan ini menurut Azis sangat penting. Karena tujuannya untuk memperbaiki manajemen tata kelola keuangan Pemda Kota Cirebon. Apalagi Pemkot Cirebon sudah dua kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini tersebut harus dipertahankan dan menjadi alat pemicu bagi seluruh jajaran Pemda Kota Cirebon untuk menyajikan yang terbaik dalam tata kelola keuangan pemerintahan di daerah. Bahkan Azis menekankan agar tindaklanjut dari setiap temuan yang ada di LHP harus mencapai 90 persen.

“Tadi saya dapatkan informasi, tindak lanjut dari temuan LHP kita baru 64 persen. Ini yang harus kita tingkatkan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Azis juga menginstruksikan kepada setiap kepala dinas untuk melakukan monitoring secara intensif selama pemeriksaan dari BPK berlangsung. Setiap dinas juga harus ada LO nya. LO yang mengerti permasalahan untuk memudahkan koordinasi.

”Karena setelah pemeriksaan administrasi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Oktono Batubara, Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, juga berharap besar agar tindak lanjut dari temuan bisa lebih dari 64 persen. Tindak lanjut itu cerminan yang di lakukan untuk memperbaiki kelemahan dari sistem yang ada. BPK RI Provinsi Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan selama 35 hari  dan akan menggandeng Inspektorat Kota Cirebon.

“Setiap ada temuan, leading sektornya kan Inspektorat. Jika dari awal kita libatkan, gampang nyambungnya. Dan, jika selain pemeriksaan administrasi juga akan dilakukan pemeriksana langsung di lapangan yaitu di kantor SKPD yang bersangkutan,” tandasnya. (CP-06)