KEJAKSAN – Soal subsidi anggaran untuk Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,5 miliar dari Pemkot Cirebon akan segera diambil. Pasalnya, pengelolaan BRT meski sudah kerjasama dengan pihak ke tiga yakni PT BIG, tetap tidak bisa lepas dari subsidi. Atas hal itu, PD Pembangunan akan segera melalukan evaluasi menyeluruh termasuk jalur trayek koridor 2 yang segera dikomunikasikan dengan Organda dan para ketua trayek Angkot.
Hal ini seperti diungkapkan Direktur Operasional PD Pembangunan Kota Cirebon, Darmun SE Ak MM PIA saat diwawancarai Cirebonpos.
“Untuk rata-rata jumlah penumpang dari Januari sampai Juli, perhari 10 sampai 13 orang per bus. Sehingga kalau 3 bus sehari maksimal 40 penumpang,” kata Darmun.
Sehingga, diakui Darmun, belum bisa mengurangi subsidi secara signifikan. Apalagi, kata dia, pendapatan rata-rata dari penumpang sebesar Rp5 juta dari 3 bus perbulan.
“Rekapitulasi PT Big, pendapatan saat ini sebesar Rp31 juta selama 6 bulan. Sementara biaya yang dikeluarkan selama 6 bulan kurang lebih Rp1 miliar. Dari hasil laporan audit tujuan tertentu hasil perhitungan gak jauh, bahwa satu tahun untuk 3 bus kurang lebih membutuhkan Rp2 miliar,” jelasnya.
Pengajuan pencairan anggaran subsidi, kata Darmun, sampai Juni sebesar Rp1 miliar, sehingga Rp2 miliar hanya estimasi selama satu tahun. Dan antisipasinya penghematan melalui langkah pengurangan operasional.
“Atau mungkin diajukan di perubahan Tahun 2022 ini. Bisa saja kurangnya tidak Rp500 juta, karena ada biaya yang sudah diklaim sekarang. Padahal biayanya selama satu tahun misal sewa pol Rp120 juta per tahun,” katanya.
Darmun mengungkapkan, pengelolaan BRT ada kerjasama antara PD Pembangunan dengan Dinas Perhubungan selain penugasan dari Walikota Cirebon.
“Aspek legalitas sudah terpenuhi, termasuk tata cara pemberian subsidi sudah ada. Pembahasan di fasilitasi Sekda dan Dishub termasuk Inspektorat, BPKPD untuk menyepakati proses pencairan anggaran subsidi didasari dengan Perwal Nomor 8 Tahun 2022,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Darmun, semua pihak terkait sudah menyamakan persepi untuk pelaksanaan penyerapan anggaran subsidi ini. Dan kebetulan, dari PT BIG melalui PD Pembangunan akan mengajukan penggantian biaya operasional kendaraan selama 6 bulan.
“PD Pembangunan pada Senin besok akan mengajukan ke Dishub untuk pencairan subsidi sebesar Rp1 miliar,” ujarnya.
Darmun pun memastikan, adanya jaminan proses pelayanan transportasi kepada masyarakat yang memadai. Di sisi lain, Dishub sebagai pihak yang melakukan monitoring pengawasan harus menjadikan standar pelayanan minimal.
“Program sosialisasi salah satunya lomba Tiktok dalam rangka Hari Jadi Cirebon bahwa BRT memiliki transportasi yang memadai baik generasi milenial dan masyarakat, ada Wifi juga didalamnya,” katanya.
Terkait rute saat ini, kata Darmun, perlu dilakukan evaluasi. Dimana, didalam rapat sudah disinggung rute sekarang sudah berjalan.
“Peminat sedikit, rute sekarang menjadi bahan evaluasi. Dan masih dibahas satu perubahan rute bisa juga dibangun koridor 2 yang nanti berdasarkan hasil diskusi penumpang bisa lebih banyak dan memberikan pelayanan masyarakat di lokasi atau desa yang memerlukan jalur dilewati BRT,” paparnya.
Menurut Darmun, bagaimana koridor 2 bisa memiliki suasana kondisif ada kesepamahan dengan para ketua trayek dari Angkot.
“Kami sedang dan bekerjasama dengan Organda. Jalur yang kemungkinan akan menjadi rute koridor 2 berkoordinasi dengan Organda. Kajian koridor jalur 2 masuk dalam kota, kajian dalam sebulan dua bulan minimal tahun depan bisa berjalan,” tandasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "BRT Masih Bergantung Subsidi Pemkot"