Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja, Pemkab Cirebon Akui Investasi Tunjukan Tren Positif dan Tumbuhkan Ekonomi Daerah

CIREBON – Investasi Kabupaten Cirebon terus bergerak dan menunjukan tren positif. Pasalnya, memasuki Semester pertama Tahun 2026, realisasi investasi sudah menembus Rp3,23 triliun atau 76,02% dari target investasi yang ditetapkan Pemprov Jabar sebesar Rp4,25 triliun sepanjang Tahun 2026.

Artinya, kurang Rp1,02 triliun lagi untuk memenuhi target investasi Tahun 2026 di semester kedua. Bahkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon optimis, di triwulan ketiga angka investasi di Kabupaten Cirebon naik menjadi Rp4 triliun lebih.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Riva’i MPd mengatakan, tren investasi saat ini menunjukkan perkembangan positif. Kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan investasi.

“Tren positif ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar Hilmy.

Salah satu investasi yang menjadi perhatian adalah PT Longrich. Nilai investasi perusahaan tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 ribu hingga 25 ribu orang.

Kata Hilmy, besarnya potensi penyerapan tenaga kerja harus benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Pihaknya pun telah meminta komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Komposisinya 80 persen tenaga kerja lokal, sementara 20 persen lainnya diperuntukkan bagi tenaga dengan posisi tertentu seperti supervisor dan tenaga engineering.

“Tapi, komitmen penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup hanya dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, DPMPTSP meminta perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara lebih rinci,” ungkapnya.

Data tersebut, lanjut Hilmy, menjadi dasar pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan sesuai kebutuhan industri.

“Jangan sampai investasi masuk, tetapi kemudian terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal,” katanya.

Maka, perlu dilakukan pelatihan sebelum perusahaan mulai beroperasi. Artinya, pemerintah bersama perusahaan harus menyiapkan calon tenaga kerja melalui pelatihan agar ketika proses rekrutmen dibuka, masyarakat lokal sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Sebelum pembukaan, kami sudah harus bersama-sama melakukan pelatihan supaya tenaga kerja lokal bisa diterima,” tegasnya.

Ia menekankan, orientasi pemerintah dalam menarik investasi bukan semata-mata mengejar besarnya nilai modal yang masuk.
“Kami membuka peluang tenaga kerja. Bukan mencari pendapatan. Artinya, ada yang jauh lebih besar, yakni untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon secara luas,” tegasnya.

Hilmy menjelaskan, keberhasilan investasi tidak hanya menjadi tanggung jawab DPMPTSP dari sisi perizinan semata. Diperlukan dukungan lintas sektor dan sinergi antarorganisasi OPD. Terlepas kekurangan kondisi ril dilapangan, tata ruang belum sesuai ekspektasi para investor.

“Target investasi itu harus berkaitan erat dengan kemudahan investasi yang diberikan kepada investor. Jadi bukan hanya soal perizinan, tetapi juga menyangkut tata ruang, AMDAL hingga analisis dampak lalu lintas,” jelasnya.

Ia menilai investasi memiliki posisi strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebab, pemerintah daerah tidak bisa selamanya mengandalkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

“Kalau ingin masyarakat sejahtera, jangan hanya mengandalkan sektor pajak. Investasi juga sangat penting karena bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru dan menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

Karena itu, Pemkab Cirebon mendorong penguatan regulasi investasi. Salah satunya melalui Raperda tentang investasi. Saat ini raperda tersebut, masih dalam pembahasan melalui raperda inisiatif DPRD.

“Pemda harus mampu memberikan fasilitasi kepada investor agar mereka merasa nyaman dan yakin berinvestasi di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Hilmy mengungkapkan, saat ini realisasi investasi Semester I tahun 2026 mencapai Rp3.230.817.716.614 atau 76,02 persen dari target Provinsi Jawa Barat sebesar Rp4,25 triliun.

Menurutnya, sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran masih menjadi penyumbang investasi terbesar. Nilainya mencapai Rp734,59 miliar, atau hampir seperempat dari total investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon.

“Di posisi kedua, sektor Industri Logam, Mesin, dan Elektronika menyumbang investasi sebesar Rp484,57 miliar. Disusul Industri Makanan dengan nilai investasi Rp435,49 miliar,” terangnya.

Sementara, pada sektor Perdagangan dan Reparasi berada di urutan keempat dengan investasi mencapai Rp341,42 miliar, sedangkan posisi kelima ditempati Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar Rp236,03 miliar.

“Kelima sektor itu menjadi tulang punggung investasi Kabupaten Cirebon selama satu semester ini,” paparnya.

Kata Hilmy, selain lima sektor utama tersebut, sejumlah sektor lain juga memberikan kontribusi cukup signifikan. Di antaranya Industri Tekstil sebesar Rp196,28 miliar, Industri Karet dan Plastik sebesar Rp150,68 miliar, Hotel dan Restoran sebesar Rp130 miliar, serta Jasa Lainnya yang mencapai Rp115,63 miliar.

“Kemudian Industri Kayu menyumbang Rp87,41 miliar, Industri Lainnya sebesar Rp80,49 miliar, dan sektor Konstruksi mencapai Rp63,75 miliar,” paparnya.

Sementara beberapa sektor lainnya masih mencatatkan nilai investasi yang relatif kecil. Seperti Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp34,88 miliar, Industri Kertas dan Percetakan Rp24,94 miliar, Industri Kimia dan Farmasi Rp10,08 miliar, serta Listrik, Gas, dan Air sebesar Rp6,83 miliar.

“Adapun sektor Peternakan membukukan investasi Rp3,89 miliar, sedangkan Kehutanan, Pertambangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan, hingga Perikanan masih berada di bawah Rp1 miliar,” tandasnya.

Ia mengaku target investasi tahun 2026 dapat tercapai. Terlebih masih tersisa satu semester dengan sejumlah proyek investasi yang diperkirakan akan terealisasi pada paruh kedua tahun ini.

“Semester kedua masih terbuka peluang yang cukup besar. Kami terus mendorong percepatan perizinan, memberikan kemudahan kepada investor, sekaligus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tandasnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto SSTP MSi mengatakan, keberadaan PT Longrich di Kabupaten Cirebon memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hingga saat ini, perusahaan tersebut tercatat mempekerjakan sekitar 28 ribu orang. jumlah tersebut merupakan kondisi eksisting tenaga kerja yang saat ini bekerja di PT Longrich.

Menariknya, sebagian besar pekerja berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon. Dari total 28 ribu karyawan, sekitar 80 persen merupakan tenaga kerja lokal, sedangkan sisanya merupakan tenaga ahli.

“Kalau karyawan Longrich saat ini jumlahnya ada 28 ribu. Serapannya sangat besar untuk tenaga kerja lokal,” ujar Novi.

Kata Novi, besarnya serapan tenaga kerja itu menunjukkan peran industri dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Menurutnya, komposisi tenaga kerja lokal yang mencapai 80 persen juga memperlihatkan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi turut memberikan ruang kerja bagi masyarakat di daerah.

“Dengan jumlah pekerja mencapai puluhan ribu, PT Longrich menjadi salah satu perusahaan dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (CP-10)