Jaga Komitmen, Taufik Hidayat: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Terus Diperkuat

BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat H Taufik Hidayat SH menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian khusus karena masih rentan menjadi korban kekerasan baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun sosial masyarakat.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi komitmen bersama. Negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Taufik Hidayat.

Ia mengatakan, upaya perlindungan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah kekerasan sejak dini.

Taufik menilai keberadaan layanan pengaduan dan pendampingan korban harus terus diperkuat agar masyarakat yang mengalami kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan penanganan secara cepat.

“Korban kekerasan harus mendapatkan pendampingan yang serius, baik secara hukum maupun psikologis. Jangan sampai mereka merasa takut untuk melapor,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan kekerasan.

Taufik berharap sinergi seluruh pihak dapat terus diperkuat agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi masa depan.

“Perempuan dan anak harus mendapatkan hak untuk hidup aman, sehat, dan bermartabat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” paparnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri terus mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai program edukasi, layanan pendampingan, serta peningkatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). (CP-06)