Dorong Optimalisasi BMD, DPRD Kabupaten Cirebon Sebut Baru 70% Aset Tanah Bersertifikat

CIREBON – ‎Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui penyempurnaan regulasi pengelolaan aset. Atas hal itu, DPRD Kabupaten Cirebon, mendorong Pemkab Cirebon untuk lebih serius dalam pengelolaan BMD yang  bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon H Khanafi SH mengatakan, pembahasan Raperda BMD sebagai salah satu upaya penyempurnaan regulasi dalam memperkuat tertib administrasi aset.

Selain itu, membuka peluang peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset secara optimal.
‎
“Maka, ‎pengelolaan BMD menjadi salah satu perhatian Pansus IV DPRD,” ujar Khanafi.

‎Menurutnya, hingga saat ini penatausahaan dan kepemilikan BMD masih perlu dibenahi. “Dari keseluruhan aset, khususnya tanah dan bangunan, baru sekitar 70 persen yang telah memiliki sertifikat,” katanya.
‎
Anggota DPRD dari Partai Golkar ini juga mengatakan, pihaknya berharap pemerintah daerah melalui BKAD dan Baperida dapat mendorong penganggaran sertifikasi aset, terutama tanah. Juga bangunan yang belum memiliki kepastian hukum.

“Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi aset sebagai salah satu sumber peningkatan PAD,” tuturnya

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati  mengatakan, pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon kini telah memasuki tahap akhir.

“Regulasi itu disiapkan untuk memperkuat sistem pengelolaan aset agar lebih tertib, akuntabel, sekaligus transparan,” ujarnya.

Menurutnya, penyusunan regulasi mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Kata Nci, pembaruan aturan bukan sekadar menyempurnakan administrasi pencatatan aset. Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh potensi BMD terdata dengan baik dan bisa diketahui peluang pemanfaatannya.

“Selama ini, aset pemerintah memiliki peluang untuk memberikan nilai ekonomi apabila dikelola secara optimal,” terangnya.

Karena itu, pendataan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola BMD. “Dengan regulasi yang lebih kuat, kami berharap dapat memetakan aset yang masih bisa dikembangkan, dimanfaatkan, maupun dikerjasamakan untuk menghasilkan pendapatan,” ucapnya.

Langkah ini, lanjut dia, membuka peluang agar aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal tidak terus menjadi barang inventaris semata.

“Dengan demikian, pengelolaan BMD tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah dan kepentingan masyarakat,” tandasnya. (CP-10)