Taufik Hidayat: Pemda Harus Kreatif Gali Potensi PAD

INDRAMAYU – Pemerintah daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung percepatan pembangunan. Optimalisasi potensi ekonomi lokal dinilai penting agar daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Anggota DPRD Jawa Barat, H Taufik Hidayat SH mengatakan, bahwa setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan, mulai dari sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, industri, hingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi secara menyeluruh agar sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap dapat dioptimalkan secara terencana dan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah harus berani berinovasi dan mampu membaca peluang ekonomi yang ada di wilayahnya. Potensi daerah jangan sampai dibiarkan begitu saja, tetapi harus dikelola secara profesional agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.

Taufik menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh hanya ditempuh melalui penambahan beban pajak dan retribusi kepada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong investasi, mengembangkan sektor produktif, serta memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai orientasi pemerintah hanya mengejar target penerimaan dengan membebani masyarakat. Yang harus dilakukan adalah memperluas potensi ekonomi, mempermudah perizinan sesuai ketentuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendataan objek pajak dan retribusi, memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pemungutan, serta menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting agar setiap rupiah pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara tepat untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi dengan pelaku usaha, komunitas ekonomi kreatif, akademisi, serta masyarakat dalam merumuskan strategi pengembangan potensi daerah.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan potensi riil di lapangan. Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang bisa dikembangkan, apa kendalanya, serta bagaimana strategi agar potensi tersebut benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi daerah,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pengembangan sektor pariwisata, industri, pertanian, dan UMKM dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi lokal. Namun, pengembangannya harus disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, serta keunggulan masing-masing wilayah.

Taufik berharap pemerintah daerah mampu menjadikan optimalisasi PAD sebagai agenda prioritas yang disertai target terukur, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala.

“Pada akhirnya, keberhasilan menggali PAD bukan sekadar soal besarnya angka penerimaan dalam APBD, melainkan bagaimana pendapatan tersebut mampu memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (CP-06)