Pentingnya Akurasi Data, Taufik Hidayat: Penyaluran Bansos Harus Menjamin Terpenuhinya Standar Pelayanan Dasar Masyarakat

INDRAMAYU – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar H. Taufik Hidayat SH menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi fokus utama saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jumat (2/10).

Taufik menyampaikan pentingnya evaluasi langsung terhadap implementasi berbagai program bantuan pemerintah. Apalagi, kata dia, Pemerataan Bantuan menjadi tolak ukur keberhasilan program pemerintah dengan adanya manfaat secara merata kepada mereka yang benar-benar berhak.

Menurut Taufik, masih ditemukan banyak laporan dari masyarakat terkait penyaluran program krusial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kita cek langsung di lapangan, keluhan utamanya masih seputar data,” kata Taufik legislator asal Dapil (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu)

Masih kata Taufik, masalah utama yang kerap muncul adalah data penerima manfaat yang belum mutakhir. Hal ini menyebabkan adanya warga yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, sementara ada juga yang sudah tidak layak tetapi masih tercantum sebagai penerima.

“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus-menerus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi. Pemerintah, dari tingkat kota hingga provinsi, harus serius membenahi ini untuk memastikan pemerataan,” ujarnya

Kegiatan pengawasan ini merupakan fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan anggaran yang telah disetujui benar-benar direalisasikan dalam program yang bermanfaat bagi publik.

Temuan-temuan dari lapangan, lanjut dia, akan menjadi bahan rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Indramayu hari ini, akan kami bawa sebagai catatan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya bisa lebih baik,” tandasnya. (CP-06)