Jadi Perhatian Serius, Komisi IV Tekankan Pentingnya Mitigasi Penanggulangan Bencana

CIREBON – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pentingnya mitigasi penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. Hal itu disampaikan Komisi IV setelah mengetahui dampak bencana alam yang terjadi kepada masyarakat, Rabu (8/4).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin menilai, bahwa mitigasi dan penanggulangan bencana yang komprehensif harus diupayakan di daerah-daerah rawan bencana seperti di pesisir dan lainnya.

“Tahun 2025, Kabupaten Cirebon menghadapi banyak kejadian bencana alam yang menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian terhadap masyarakat, sehingga upaya mitigasi dan penanganan lebih lanjut perlu ditempuh,” katanya.

Mitigasi bencana sendiri penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat di daerah rawan bencana seperti banjir, longsor hingga rob. Karenanya, ia mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon untuk mengoptimalkan upaya mitigasi bencana di tahun 2026.

Menurut data yang dipaparkan oleh BPBD, Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan serius akibat bencana. Diketahui, frekuensi bencana banjir, longsor dan rob meningkat secara signifikan hingga memerlukan penanganan segera.

Infografis bencana alam yang dirilis BPBD mengatakan, pada periode Januari-Desember 2025, terdampak 35 kecamatan dan 147 desa di Kabupaten Cirebon yang terdampak bencana alam dengan kejadian mencapai 232 kejadian.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, dari 232 kejadian bencana itu, 19.983 rumah tendam banjir, 6 rumah rusak berat, 135 rumah rusak ringan, 79 tempat ibadah terdampak, 56 fasilitas pendidikan terdampak, 1 hektar sawah terdampak, 42 titik pohon tumbang, 26 unit kantor instansi, serta 4 fasilitas kesehatan.

Perihal bencana banjir, Ikin mengatakan penyebabnya karena curah hujan tinggi, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), alih fungsi lahan hingga drainase yang kurang optimal. Bencana banjir telah berdampak terhadap mobilitas sosial-ekonomi masyarakat, dan meningkatkan risiko penyakit.

“Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya mitigasi melalui normalisasi dan pengerukan sungai, pembangunan tanggul dan kolam retensi, pembuatan sumur resapan dan biopori, dan perbaikan drainase agar bencana banjir bisa diminimalisir di banyak tempat,” katanya.

Dalam jangka panjang, BPBD juga mendorong upaya penghentian alih fungsi lahan hingga penataan wilayah bekas tambang dan daerah aliran sungai dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Untuk jenis bencana yang lain, BPBD mendorong kesiapsiagaan menghadapi bencana di berbagai wilayah, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bencana dan sikap yang perlu diambil ketika bencana terjadi.

Rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun anggaran 2025 itu diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja BPBD dalam agenda mitigasi dan penanggulangan bencana daerah. Saran dan dorongan yang disampaikan DPRD dalam rapat tersebut juga mencerminkan komitmen DPRD untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Cirebon. (CP-10)