Sayangkan Susunan Pengurus DPC PDIP Kota Cirebon yang Baru, Ketua PAC Lemahwungkuk: Ajang Balas Dendam Politik

LEMAHWUNGKUK – Penyusunan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon Periode 2025 – 2030 harusnya bukan ajang balas dendam politik. Pasalnya, susunan pengurus DPC yang sudah ditetapkan melalui Konfercab ataupun penyusunan pengurus PAC Kota Cirebon yang sedang berlangsung seharusnya menjadi momentum memperkuat soliditas internal partai dan menyatukan energi seluruh kader.

Demikian dikatakan oleh Ketua PAC Lemahwungkuk PDI Perjuangan Kota Cirebon, Moh Jamal kepada Cirebonpos disela sela kesibukannya, Rabu (10/12).

“Kenyataan di lapangan menunjukkan dinamika yang jauh dari semangat kebersamaan. Banyak kader merasakan bahwa proses ini bukan diarahkan untuk konsolidasi organisasi, tetapi justru berubah menjadi ruang balas dendam politik terhadap mereka yang selama ini berbeda pendapat atau berani menyampaikan kritik,” tegas Jamal.

Kemudian, lanjut Jamal, salah satu nama masuk dalam pengurus DPC disinyalir menabrak PP 01 Tahun 2025, Pasal 48 butir a serta susunan pengurus baru dalam penyusunan formatur disinyalir juga menabrak PP 01 tahun 2025, Pasal 44 ayat 5 butir a.

“Di tengah situasi ini, sorotan publik dan kader tertuju kepada Ketua DPC Fitria Pamungkaswati sebagai aktor sentral dalam proses penyusunan struktur,” ujarnya.

Harapan besar sebelumnya, lanjut Jamal, mengiringi kepemimpinannya untuk membawa perubahan positif dan memulihkan marwah organisasi. Namun, kebijakan penyusunan pengurus yang berbau selektif dan eksklusif justru memunculkan tanda tanya.

“Apakah kepemimpinan ini benar-benar berorientasi pada kepentingan partai, atau sekadar memuaskan ego kekuasaan melalui penyisihan kader tertentu,” ungkapnya.

Jamal mengungkapkan, banyak suara dari akar rumput menyampaikan kekecewaan bahwa kader-kader yang selama bertahun-tahun berjuang mengibarkan panji partai kini justru dianaktirikan.

“Mereka yang berdiri di garis terdepan pada setiap kontestasi politik, menjaga suara di TPS, menghadapi tekanan di lapangan, hingga mengorbankan waktu dan keluarga — kini diperlakukan seolah tidak memiliki nilai ketika berbeda pandangan. Jasa perjuangan mereka seakan terhapus demi agenda balas dendam politik berbasis selera suka dan tidak suka,” ungkapnya.

Jika penetapan pengurus DPC dan penyusunan pengurus PAC dijalankan dengan pendekatan eliminatif, kata Jamal, maka demokrasi internal sedang mengalami kemunduran serius. Kepemimpinan yang baik tidak menyingkirkan kritik, tetapi menjadikannya bahan refleksi. Tidak ada organisasi yang akan kuat jika suara kader dibungkam dan perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman.

“Partai tidak akan maju jika dipimpin dengan logika, yang tidak sejalan harus disingkirkan. Partai politik sejatinya adalah ruang besar bagi banyak kepala, bukan ruang sempit bagi satu kehendak,” paparnya.

Menurut Jamal, penyusunan pengurus harus menjunjung asas keadilan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap jasa, bukan menjadi medan pembalasan yang melukai martabat kader. Mengelola kekuasaan dengan dendam hanya akan meninggalkan retakan dan memecah kekuatan internal, dan pada akhirnya merugikan partai itu sendiri di mata publik.

“Perlu diingat oleh Fitria Pamungkaswati dan seluruh jajaran pimpinan penyusunan pengurus adalah amanah organisasi, bukan kendaraan untuk memperpanjang kekuasaan atau membalas sakit hati politik. Sejarah tidak pernah berpihak pada pemimpin yang membangun kejayaan di atas kesedihan dan pengkhianatan terhadap para pejuangnya. Partai akan bertahan hanya jika ia berdiri di atas keadilan, keterbukaan, dan rasa hormat terhadap perjuangan kader,” pungkasnya. (CP-06)