Temu Inklusi ke-6, Kabupaten Cirebon Siap Sambut Peserta se-Indonesia

CIREBON – Tahun 2025, Temu Inklusi memasuki penyelenggaraan ke-6 lewat tema “Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Inovasi Pembangunan Inklusif Difabel untuk Indonesia Emas 2045″. Acara ini akan dihadiri sedikitnya 3.500 peserta dari 39 provinsi, pejabat negara hingga Duta Besar dari Australia yang akan berlangsung pada 2–4 September 2025 di Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Cirebon, Eka Swandi mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Temu Inklusi ke-6 di Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi wujud nyata hadirnya pemerintah daerah untuk mendukung penuh komunitas difabel untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Temu Inklusi ke-6 di Kabupaten Cirebon. Semoga kolaborasi bisa terwujud dengan baik untuk kemajuan komunitas difabel di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Temu Inklusi 6 Cirebon, Samsudin bersama jajarannya menjelaskan forum ini dirancang sebagai ruang berbagi pengalaman, jejaring, kampanye publik, hingga advokasi.

“Event ini akan diisi dengan lomba orang muda bicara inklusi, diskusi tematik, seminar nasional, hingga panggung budaya nusantara. Selain itu juga ada pameran, bazar, permainan inklusif, hingga lokabagi,” ujar Samsudin saat Media Briefing, Rabu (20/8).

Adapun untuk seminar nasional akan mengangkat dua topik penting, yaitu “Difabel dalam Kebhinekaan Menuju Indonesia Emas 2045: Pencapaian dan Tantangan” serta “Mendorong Keadilan Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia”.

Sejak diinisiasi SIGAB Indonesia (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia) pada 2014, Temu Inklusi, lanjut dia, secara konsisten menghadirkan refleksi perjalanan mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi difabel. Forum ini juga melahirkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat hingga daerah.

Temu Inklusi, kata dia, merupakan agenda rutin dua tahunan sebagai ruang berbagi, berjejaring dan konsolidasi gerakan difabel dalam mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif. Diinisiasi oleh SIGAB Indonesia (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia) dan didukung sejumlah organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan dan pemerintah sejak tahun 2014. Forum ini selalu menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat hingga Daerah untuk mengupayakan inklusi difabilitas dalam pembangunan. Salah satu hasil nyatanya adalah konsep dan indikator Desa Inklusif yang kemudian menjadi kenyataan di mana hingga saat ini sudah lebih dari 157 desa yang tersebar di 10 kabupaten di 5 provinsi telah menjadi desa inklusif.

“Temu Inklusi juga telah menjadi platform yang konsisten mewadahi ruang berbagi hingga lahirnya kebijakan dan inisiatif nyata untuk menyelenggarakan akses terhadap keadilan yang inklusif difabel,” ujarnya.

Dalam satu dekade terakhir, masih kata Samsudin, upaya menuju masyarakat inklusif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai kebijakan nasional mulai mengakomodasi prinsip-prinsip inklusi, dan kesadaran publik terhadap hak-hak kelompok difabel semakin meningkat. Namun, tantangan struktural masih menghambat realisasi penuh inklusi di berbagai sektor, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, layanan publik, serta partisipasi sosial dan politik.

“Kesempatan yang setara masih belum sepenuhnya terwujud, sementara kesenjangan akses terhadap layanan dasar dan diskriminasi masih menjadi realitas yang dihadapi oleh difabel dan kelompok rentan lainnya,” paparnya.

Tahun 2025 ini, merupakan momen krusial karena Indonesia semakin mendekati target Indonesia Inklusif 2030. Diperlukan akselerasi dalam penerapan kebijakan inklusi agar perubahan yang telah diinisiasi dapat menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan dengan di antaranya mengedepankan nilai inklusi sosial, termasuk bagi masyarakat difabel. Temu Inklusi 2025 menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan komitmen, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong inovasi dalam mewujudkan masyarakat inklusif berbasis kebhinnekaan.

“Lebih dari sekadar forum diskusi, Temu Inklusi 2025 dirancang sebagai ruang aksi, di mana para pemangku kepentingan dapat berbagi praktik baik, merancang solusi kolaboratif, serta membangun jejaring yang lebih kuat untuk memastikan bahwa inklusi tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga gerakan nyata yang berdampak. Dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari komunitas difabel, pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga media, Temu Inklusi 2025 bertujuan untuk mempercepat langkah menuju kebijakan yang lebih inklusif dan sistem yang lebih responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Tanpa sinergi yang kuat dan aksi yang konkret, target Indonesia Inklusif 2030 akan sulit tercapai. Pun ‘Indonesia Emas 2045’, akan ternoda jika proses pembangunan tak memastikan ‘no one left behind‘ dan ‘inklusif’. Oleh karena itu, urgensi Temu Inklusi 2025 tidak hanya terletak pada upaya menjaga momentum, tetapi juga pada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa inklusi menjadi bagian integral dari pembangunan bangsa, selaras dengan nilai-nilai kebhinnekaan yang menjadi kekuatan Indonesia. (CP-10)