Jelang Penetapan PSBB, Anggota DPRD Desak Pemkot Kerja Keras Sosialisasikan Pada Masyarakat

KEJAKSAN – Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) tingkat Provinsi Jawa Barat akan berlaku mulai Rabu, 6 Mei 2020 mendatang.

Pemerintah Daerah se-Jawa Barat pun menyiapkan konsep PSBB agar semua bisa terlindungi dari Covid-19. Salah satunya, Pemerintah Kota Cirebon yang terus mematangkan konsep PSBB.

Di sisi lain, jangka waktu yang singkat membuat Pemerintah Kota Cirebon dinilai perlu kerja keras untuk mensosialisasikan aturan PSBB bagi masyarakat. Jangan sampai, penerapan PSBB hanya sebatas mengakali anggaran pusat saja.

Demikian dikatakan oleh Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Cicip Awaludin SH saat di wawancarai oleh Cirebonpos di Griya Sawala, Senin (4/5).

“Kalau dipaksakan tanggal 6 Mei untuk PSBB, Pemkot Cirebon harus kerja keras sosialisasikan semua peraturan PSBB ke masyarakat. Jangan sampai, PSBB hanya untuk mengakali anggaran pusat saja,” tegas Cicip.

Cicip menilai, PSBB yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Cirebon belum ada kesiapan yang matang. Pasalnya, kata dia, PSBB bukan hanya bicara tentang memutus mata rantai Covid-19, namun terdapat efek domino bagi masyarakat.

“PSBB dilakukan, pemerintah akan melakukan apa kepada masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah harus disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.

Masih kata Cicip, kalau PSBB di Kota Cirebon artinya masyarakat luar kota tidak bisa masuk dan sebaliknya, dimana akan berkonsekuwensi pada kehidupan masyarakat.

“Pemkot harus menanggung konsikuwensi tersebut. Bagaimana penghasilan masyarakat harus dipikirkan itu,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya di DPRD pun telah membahas jaring pengaman sosial dimana dari anggaran Rp47 miliar hanya Rp12 miliar untuk jaring pengaman sosial dalam mengcover 12 ribu RTS .

“Anggaran tersebut cukup atau tidak. Jangan sampai Pemkot Cirebon menyetujui apa yang menjadi keputusan Gubernur, tapi Pemkot tidak siap mengcover itu semua,” tuturnya. (CP-06)