KEJAKSAN – Bus Rapid Transit (BRT) yang didapat dari Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kota Cirebon masih belum bisa dioperasikan hingga kini. Bahkan, rencana pengelolaan BRT oleh Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan masih terkendala masalah anggaran.
Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku perlu adanya penyertaan modal ketika perusahaan daerah mendapat penugasan pengelolaan BRT.
Demikian dikatakan oleh Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon, Dr R Panji Amiarsa SH MH saat di wawancarai Cirebonpos ditengah kesibukannya, Kamis (16/1).
“Pasal 23 PP 54 tahun 2017 terkait dengan Penugasan Pemerintah Daerah terhadap BUMD. Maka, berhubungan dengan dukungan penyertaan modal bila dihubungkan dg penugasan pengelolaan BRT pada BUMD,” kata Panji.
Berkenaan dengan pengelolaan BRT, lanjut Panji, PD Pembangunan yang direncanakan akan mendapat penugasan atas operasional BRT sudah tentu perlu di adakan kajian mendalam (feasibility studies).
“Penganggaran yang dipersiapkan dari APBD, serta kesepahaman yang dapat terbangun dari pihak terkait terutama Organda,” ujarnya.
Maka dari itu, lanjut Panji, elemen diatas perlu pihaknya peroleh dahulu kepastiannya agar keputusan definitif nanti bila PD Pembangunan diberikan penugasan dari Walikota sudah matang sejak dari aspek perencanaannya.
“Kalau perencanaannya sudah matang, kami pun siap mengelolanya,” ungkapnya.
Adapun kemitraan dengan pihak swasta, menurut Panji, penunjang pelibatan peran agar operasi layanan transportasi dikelola secara profesional dan memadai.
“Kami tidak mengatur rute, karena mengenai rute wewenang Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Untuk itu, Panji menuturkan, perlu penyiapan penganggarannya melalui APBD sehingga bisa berjalan dengan baik pengelolaan dan pengoperasian BRT.
“Belum tahu kapan akan beroperasi. Karena menunggu definitif secara paralel dengan penugasan pemerintah daerah,” pungkasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "BRT Terkendala Anggaran, Dirut PD Pembangunan: Belum Tau Kapan Akan Beroperasi"