KEJAKSAN – Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto, melakukan monitoring evaluasi rencana aksi program pencegahan terintegrasi di Kota Cirebon.
Monitoring tersebut digelar di Aula Kantor Inspektorat Kota Cirebon yang dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Jumat (26/7).
“Ada 8 fokus area yang kami monitor, seperti APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, manajemen ASN, APIP, Optimalisasi pendapatan daerah, dan barang milik daerah,” kata Tri.
Tri mengungkapkan, di tujuh poin tersebut, KPK memiliki alat indokator untuk mengukurnya bernama MCP (Monitoring Center Protection), dimana capaian Pemerintah Kota Cirebon untuk sementara baru 53 persen urutan ke 10 dari 28 Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat.
“Relatif cukup baik, tapi harus ditingkatkan karena targetnya harus mencapai 75 persen,” ungkapnya.
Masih kata Tri, KPK pun mendorong agar ada optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restaurant, BPHTB, Parkir, dan reklame. Kemudian, kata dia data potensi real harus jelas sehingga ketika ada penetapan besarnya itu bukan hasil negosiasi melainkan data real potensi yang ada.
“DPRD pun ketika punya data pembanding, jangan negosiasi yang tidak berdasar,” ujarnya.
Terkait aset daerah, lanjut Tri, minimal 25 persen aset yang sudah jelas bersetifikat. Tentunya disisi penganggaran APBD, pihaknya mendorong agar tepat waktu dan tidak molor. Dari sisi PBJ, kata dia, harus menjaga independenai dari POKJA dan tidak ada intervensi dari siapapun.
“Baik intervensi dari kepala daerah, DPRD, Tim Sukses, dan lainnya tidak boleh ada intervensi kepada Pokja,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Cirebon, H Asep Dedi MSi mengatakan, monitoring dari Ketua Tim Korsupgah KPK Wilayah Jawa Barat sebuah rangkaian pada wilayah III Cirebon dan hari ini Kota Cirebon. Korsupgah memantau progres penilaian MCP pemerintah Kota Cirebon. Ada beberapa poin yang dinilai oleh KPK.
“Dari perencanaan APBD, penyediaan barang dan jasa, pelayanan terpadu, APIP, dan manajemen ASN semua dinilai dan dipantau oleh Korsupgah KPK,” kata Asep.
Asep menjelaskan, capaian Pemerintah Kota Cirebon baru 53 persen dan pihaknya akan terus meningkatkan sehingga bisa mencapai target 75 persen diakhir tahun. Kemudian, kata Asep, pihaknya meminta komitmen kepada SKPD agar target bisa tercapai.
“Ada beberapa dokumen yang belum disampaikan ke KPK. Sehingga progres MCP masih 53 persen,” jelasnya. (CP-06)
Be the first to comment on "Datangi Kota Cirebon, KPK Apresiasi Capaian MCP Pemkot"